Pojok6.id (Pemilu) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo telah melakukan penandatanganan terkait dengan NPHD (Nota Pengeluaran Hasil Delegasi).
Hal ini terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Dalam penandatanganan ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memastikan bahwa dalam waktu paling lambat 14 hari ke depan, 40% dana akan dimasukkan ke rekening Bawaslu
Saat diwawancara, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menyampaikan total dana yang akan disalurkan mencapai sekitar 21 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 40% akan digunakan untuk tahun ini, sementara sisanya 60% akan dialokasikan untuk tahun depan. Anggaran ini akan mendukung Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilihan dengan baik.
“Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai pengawas Pemilu berharap adanya dukungan dari media dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemilu. Kami juga berharap agar mendapatkan dukungan dan support yang kuat dari masyarakat dan media dalam upaya menjaga integritas dan transparansi pemilihan” ujarnya di Gedung Grand Palace Convention Centre (GPCC), Senin (10/7/2023)
Lebih lanjut, Idris juga mengajak masyarakat, untuk melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu. Laporan dari masyarakat akan menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran tersebut. Bawaslu mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan dukungan dengan menyampaikan laporan jika ada indikasi pelanggaran.
“Selain itu kami juga mengingatkan kepada pemilih yang belum merekam KTP, terutama pemilih pemula dan pemilih disabilitas, untuk menghubungi Bawaslu dan jajarannya. Hal ini penting agar pemilih tersebut dapat berpartisipasi dalam Pemilu pada tahun 2024 mendatang” tandasnya.
