Pojok6.id (Gorontalo) – Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menyelenggarakan workshop penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, yang difokuskan pada pembahasan capaian, tantangan, dan strategi pelaksanaan Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen RAD SDGs, yang akan menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo untuk lima tahun ke depan. Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Gorontalo, Abd Wahab Otaya.
Dalam sambutannya, Abdul Wahab menyampaikan bahwa penyusunan RAD SDGs bukan sekadar memenuhi komitmen global, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu prioritas lokal, terutama di bidang sosial dan tata kelola pemerintahan.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan SDGs tidak berhenti pada dokumen, tetapi hadir dalam aksi nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Penanggung jawab kegiatan Wiwik Junus Ismail menyampaikan, bahwa diskusi berlangsung interaktif dan produktif, menghasilkan berbagai masukan strategis untuk memperkuat kebijakan dan program pada Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.
“Beberapa isu yang mengemuka meliputi Indikator Prevalence of Undernourishment (POU) yang mengukur persentase populasi yang mengalam kekurangan gizi dan kalori. Selain itu juga terkait Anak tidak Sekolah, peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RAD SDGs 2025–2030.
Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen strategis, yang tidak hanya mendukung pencapaian target SDGs di tingkat provinsi, tetapi juga mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Gorontalo.
Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, serta mitra pembangunan. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan kalangan akademisi, yang memberikan paparan mengenai kondisi capaian indikator sosial dan tata kelola serta pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mendukung implementasi SDGs. (Adv)
