Pojok6.id (DPRD) – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wasito Somawiyono, mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan yang paling menonjol di setiap melakukan kunjungan ke Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang ada di Gorontalo, adalah minimnya anggaran yang di alokasikan untuk keperluan operasional KPH.
Sebagai unit yang bertanggung jawab mengawasi dan menjaga kelestarian hutan, KPH Boalemo, Pohuwato, dan Bone Bolango, memiliki tugas berat mengawasi daerah dengan cakupan areal yang sangat luas. Namun, Wasito menunjukkan kekhawatirannya, ketika melihat anggaran yang begitu terbatas.
“Kami lihat anggaran yang begitu kecil di setiap KPH, sehingga ini mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan tugas bagi Polisi Kehutanan (Polhut) dalam melakukan pengawasan yang optimal” ungkap Wasito, Rabu (2/8/2023).
Menurutnya, permasalahan yang dialami KPH tersebut, semakin rumit karena hanya ada empat hingga lima orang personil polisi kehutanan yang berada di resort-resort pengawasan.
“Rentang kendali pengawasan yang ideal adalah satu polisi kehutanan per 5000 hektar lahan hutan. Namun, dengan ratusan ribu hektar lahan, jumlah personil yang ada tentu tidak akan mencukupi untuk mencapai pengawasan yang optimal,” ujarnya.
Tak hanya itu, Wasito menyampaikan, masalah juga terlihat dari segi sarana prasarana yang diperlukan untuk operasional KPH. Sarana seperti sepeda motor dan sarana komunikasi menjadi bagian penting untuk memudahkan mobilitas dan koordinasi antar-personil.
“Dalam daerah-daerah hutan, signal telekomunikasi umumnya tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, sarana komunikasi menggunakan radio HT menjadi prioritas utama,”tambahnya
Namun, setelah dilakukan penelusuran, Wasito menyayangkan bahwa sarana tersebut juga tidak tersedia di wilayah tersebut. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap alokasi anggaran untuk KPH-KPH di wilayah Gorontalo.
“Dengan begitu, keberlanjutan hutan dapat terjamin, dan rakyat setempat dapat menikmati manfaat dari kelestariannya” pungkasnya. (adv)
