Gorontalo – Terkait dengan warga miskin yang ingin mengurus program PKH, Kepala Dinas Sosial Risjon Sunge menguraikan mekanisme pengurusannya. Warga miskin diminta untuk mengurus surat keterangan tidak mampu di kantor desa/kelurahan setempat. Berbekal surat tersebut ditambah foto copy KTP dan KK, warga miskin diminta melapor ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau datang langsung ke Dinas Sosial Provinsi.
“Nanti akan turun tim melakukan verifikasi. Jika memenuhi syarat maka ia akan didaftarkan untuk menerima bantuan sosial di tahun berikutnya,” jelasnya.
Dinas Sosial menerapkan tiga indikator untuk menentukan warga dinyatakan miskin atau tidak. Pertama berdasarkan indikator penghasilannya di bawah Rp400.000 per bulan. Kedua, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan ketiga hanya tinggal di rumah yang tidak layak.
Berdasarkan data Pendamping PKH Tahun 2018 lalu, ada 63.478 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ditanggung melalui program ini dengan biaya Rp1.890.000,- per tahun.
Tahun 2019, jumlah uang yang dikucurkan semakin besar dengan mempertimbangkan indeks tanggungan setiap keluarga. Jika seorang penerima PKH memiliki ibu hamil atau balita maka tanggungan pertahun 2,4 juta/orang. Indeks pendidikan dilihat dari tanggungan anak yang berusia 7-21 tahun dengan nilai uang yang berbeda beda. Ada juga indeks disabilitas dan lansia senilai Rp2.400.000,- per tahun.
“Jika keluarga itu punya anak SD maka dibayar pemerintah Rp900.000,- per orang, jika dia punya anak SMP maka menerima Rp1.500.000,- per orang, anak SMA Rp2.000.000,- per orang. Jadi Kalau satu keluarga punya empat kriteria itu ya tinggal dijumlahkan. Maksimal 4 orang yang ditanggung per tahunnya,” pungkas Risjon. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
