Pojok6.id (DPRD) – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan keluarga Hamim Modjo dan pemerintah Provinsi Gorontalo, terkait permasalahan pembayaran lahan pertanian yang dibeli pada tahun 2011.
RDP tersebut diskors karena tidak adanya kesepakatan, dengan harapan pimpinan OPD hadir dalam rapat lanjutan untuk mencari solusi.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menegaskan perlunya kehadiran pimpinan OPD pada rapat berikutnya, agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan.
“Kami mengharapkan pimpinan OPD hadir dalam rapat mendatang, karena mereka memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan dan solusi yang konkret,” ujar Fadli.
Fadli menjelaskan, bahwa kasus ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi perhatian khusus Komisi I, untuk dituntaskan pada periode ini.
“Permasalahan tanah ini sudah ada sejak periode DPRD sebelumnya, dan kami di periode ini ingin menyelesaikan masalah ini secara tuntas,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan kendala utama dalam penyelesaian pembayaran lahan tersebut.
“Pembayaran lahan baru sebatas uang panjar. Pemerintah provinsi sempat berencana memanfaatkan lahan untuk investasi biogas, tetapi investor mundur sehingga pelunasan ikut tertunda,” pungkasnya. (Adv)
