Sebanyak enam orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) lulus dalam seleksi alih tugas untuk menjadi pegawai organik di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.Sebelumnya, keenam PNS itu diperbantukan di Kantor Sekretariat KPU Gorontalo Utara.
Komisi IV Deprov Gorontalo mengimbau guru honorer segera melengkapi persyaratan pendaftaran rekrutmen PPPK Tahun 2021. Adnan Entengo, Aleg komisi IV menerangkan, dalam kunjungan pihaknya untuk memantau kesiapan guru honorer dalam rekrutmen PPPK di SMA N 2 Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada Jumat (9/7/2021). Mendapati persyaratan pendaftaran belum dilengkapi oleh para guru honorer.
Pemkab Gorontalo Utara (Gorut) menindak lanjuti temuan BPK RI Perwakilan Gorontalo soal Peraturan Bupati (Perbup) Gorut nomor 48 a tahun 2010 tentang pemberian beasiswa izin belajar dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo akan terus mendorong jabatan PNS ke fungsional.Alasannya, jabatan fungsional merupakan jabatan keahlian.
Fenomena PNS datang jam 8 pulang,kosong kinerja dan pulang jam 4 atau “PNS 804” menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo. Upaya perbaikan pun terus dilakukan demi menghilangkan fenomena ini demi memaksimalkan kinerja PNS.
“Pembayaran Gaji ke-13 itu akan di lakukan pada Selasa 11 agustus (besok),” ungkap Mansyur.
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dalam rangka mengefektifkan tugas – tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka dilaksanakan ujian dinas dan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) berbasis Computer Asisted Test (CAT).
“Pada PP No 11 Tahun 2017 pasal 276 poin C disebutkan bahwa PNS diberhentikan jika dia ditahan karena menjadi tersangka kasus pidana. Beliau kan tidak ditahan? Kita menghormati asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu hak-haknya sebagai PNS tetap ada, termasuk diangkat dalam jabatan tertentu,” jelas Zukri, Rabu (15/1/2020).
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada pimpinan OPD untuk memperketat kebijakan gaji PNS pria untuk ditransfer ke rekening istrinya. Ia menilai kebijakan yang sudah ada sejak 1 Maret 2012 itu kini mulai diabaikan aparaturnya.
Sekretaris Daerah Darda Daraba mengumpulkan seluruh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo di Belle li Mbui, Kota Gorontalo, Kamis (10/10/2019).
