Pojok6.id (DPRD) - Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menyikapi lonjakan harga minyak […]
Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menyikapi lonjakan harga minyak goreng. Untuk target penerima bansos BLT minyak goreng ini adalah keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. Sedangkan total penerima BLT minyak goreng adalah 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar BPNT dan PKH, serta 2,5 juta PKL.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (I-Mendagri) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2 dan 1. Pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan Launching Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo.
Pendataan penerima masih menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo. Hal itu pun diakui oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo. Untuk itu ia mengatakan akan menurunkan inspektorat untuk diverifikasi data dengan baik.
“Alhamdulillah pada bulan Maret sampai Agustus, Pak Presiden Jokowi menambahkan Rp50 ribu lagi jadi perbulannya yang akan diterima bapak ibu Rp200 ribu,” kata Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA. Dulung.
Warga antusias untuk membeli bahan pokok dengan harga serba Rp5.000,-. Ada delapan bahan pokok yang dijual yakni beras lima kilogram, minyak goreng satu liter, gula pasir satu kilogram dan telur 10 butir. Ada juga ikan tuna dan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih serta rica masing-masing setengah kilogram.
Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo menegaskan telah membayarkan tali asih 125 pendamping program Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) didaerah itu. Penegasan itu disampaikan oleh, Zaenal Abidin selaku selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo sekaligus menepis isu yang beredar bahwa para pendamping PKH belum menerima pembayaran tali asih sejak Januari sampai April 2019.
“Ada juga yang lapor ke saya, pak gubernur saya ini sudah berulang kali dimintai KTP, rumah berulang kali di foto, tapi yang dapat bantuan orang-orang itu saja,” tandasnya.
“Penerima PKH harus benar-benar tepat sasaran. Untuk itu setiap pendamping harus melakukan verifikasi dan validasi data KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial,” tegas Idris.
No More Posts Available.
No more pages to load.
