Pojok6.id (DPRD) - Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema […]
“PP no. 33 Tahun 2020 yang kita konsultasikan dengan Kemendagri ini berkaitan dengan standar harga satuan regional yang meliputi, Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah, Honorarium, serta tunjangan kinerja,” kata Paris Jusuf Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke 25, di ruang sidang DPRD (19/8). Rapat tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat II terhadap Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan kesejahteraan bagi para lansia yang di Provinsi Gorontalo.
DPRD Provinsi Gorontalo dan Gubernur Gorontalo telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan, APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2020
“Untuk pembahasannya KUA-PPAS APBD 2020 akan kami sesuaikan jadwalnya pada minggu depan” Ungkap Paris.
Paris Ra Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan menindaklanjuti hasil laporan yang dilakukan oleh BPK RI dan Kemendagri terkait dengan pertanggung jawaban keuangan pemerintah provinsi Gorontalo Tahun 2019, Badan Anggaran sendiri juga telah memberikan laporan evaluasi melalui rapat paripurna.
Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Provinsi (Deprov) Gorontalo membahas Laporan pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2019, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Gorontalo, Selasa (21/07/2020).
“Untuk hal penanggulangan ataupun pencegahan masalah miras tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan juga TNI/Polri, maka dari itu saya minta semua stakeholder bisa berperan”Ungkap Paris Jusuf saat menghadiri pemusnahan barang bukti miras di Mako Brimob Gorontalo, Sabtu (20/6/2020).
DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permintaan itu menurut Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf menjadi salah satu kesimpulan setelah melakukan kajian bersama pimpinan dewan terkait hasil pemantauan yang telah dilakukan selama penerapan PSBB.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam pelaporan hasil pemeriksaan keuangan diapresiasi oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontal, Paris RA Jusuf.
Masyarakat Gorontalo diminta untuk lebih disiplin dalam mematuhi penerapan PSBB.Permintaan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo,Paris Jusuf menyikapi keputusan perpanjangan PSBB di Gorontalo yang berlaku hubgga 13 Juni 2020.
No More Posts Available.
No more pages to load.
