Kota Gorontalo - Pendaftaran seleksi calon anggota KPU Kota Gorontalo untuk periode 2019-2024 akan mulai dibuka sejak […]
Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tinggal menghitung hari, berbagai persiapan terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo bagi penyelenggara di tingkat bawah. Salah satunya dengan melaksanakan Bimtek bagi KPPS.
Penyelesaian konflik yang terjadi di internal KPU Kota Gorontalo akan dikonsultasikan oleh KPU Provinsi ke KPU Pusat, jika terjadi kegamangan dalam pengambilan keputusan.
KPU Kota Gorontalo menggelar Apel Kerja Penyelenggara, yang akan bertugas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo pada 27 Juni mandatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebanyak 130.046, hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) melalui Rapat Pleno yang dihadiri PPK dari 9 kecamatan dan perwakilan Partai Politik (Parpol).
Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) serta Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum 2019 diwarnai aksi yang tidak terpuji oleh La Aba, yang menyerang Ketua KPU Kota Sukrin Saleh Thaib yang sementara memimpin jalannya Rapat.
Untuk memberikan penguatan yang maksimal bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo akan melaksanakan Bimbingan Teknis bagi KPPS melalui PPK.
“Alhamdulillah dari informasi yang disampaikan sudah cukup siap, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk kegiatan Situngnya bisa selesai tercepat se-Indonesia,” lanjutnya.
“Hari ini mereka (PPK dan PPS) membawa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh calon anggota KPPS, dan ini harus kita sampaikan. Hal ini untuk menjaga jika nanti ada temuan atau permasalahan di tingkat TPS, maka dokumen inilah yang salah satunya akan menjadi sengketa atau gugatan oleh pasangan calon,” kata Solihun.
Debat kandidat tahap ketiga yang akan diikuti oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo, harus diundur hingga tanggal 18 Juni 2018 dari yang sebelumnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni.
Rakor yang membahas terkiat penayangan iklan kampanye ini, diikuti oleh seluruh media yang ada di Kota Gorontalo, baik media cetak, elektronik dan media online.
No More Posts Available.
No more pages to load.
