Pojok6.id (DPRD) - Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada Senin (9/9/2024). […]
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyebut legal opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) sudah selesai. Hal itu mengisyaratkan persetujuan DPRD tinggal menunggu waktu.
Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, didasarkan pada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 161.75-3843 tahun 2019 tanggal 9 september 2019, tentang Peresmian 4 (empat) Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan 2019 – 2024.
GORONTALO – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) […]
Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 resmi dilantik, Senin (9/9/2019) bertempat di Gedung DPRD, Kota Gorontalo.
Komisi III yang dipimpin oleh Awaludin Pauweni ini, berkunjung ke Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat RI, di Kantor Ditjen Cipta Karya Direktorat PKP.
Pada pertemuan ini, Komisi II berhasil meyakinkan PLN untuk membantu masyarakat Gorontalo melalui CSR berupa program penyambungan listrik baru bagi masyarakat miskin.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2018 yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah resmi diterima oleh DPRD.
“Alhamdulillah di tengah ketidakpastian ekonomi global, melemahnya nilai rupiah terhadap dollar, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil, yaitu mencapai 6,51%, walaupun lebih lambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 6,74, namun masih lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional tahun 2018 yang sebesar 5,17%,” kata Rusli
“Ijazah kelulusan bukan lagi menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, namun harus mengantongi sertifikasi profesi bagi para lulusan SMK dari berbagai jurusan,” kata Ulul.
Terdiri dari 7 Ranperda usulan DPRD, 8 Ranperda usulan eksekutif, 3 Ranperda kumulatif terbuka serta 2 Ranperda tindaklanjut Kemendagri.
No More Posts Available.
No more pages to load.
