Peristiwa, Provinsi Gorontalo

Tuduhan Harus Dapat Dibuktikan

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) sipapun dia harus menjunjung tinggi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga azas hukum presumption of innosence (Azas Praduga Tak Bersalah) menjadi pengakuan utama kita bersama,

Peristiwa

Beban Pertanggungjawaban Penyebar Berita Bohong (Hoax)

Teknologi komunikasi telah menjadi sebuah tumpuan sejarah bagi manusia, terutama dalam dunia komunikasi massa (diantara media sosial), yang memberikan kontribusi dalam ruang aktivitas individu maupun sosial, banyak plus minusnya, tergantung kita/masyarakat menggunakannya.

Peristiwa

Dilema Ketentuan Dalam UU ITE Tentang Ujaran Kebencian

Undang-undang ini tentu tak sepenuhnya buruk, karena ketentuan didalamnya banyak mengatur seperti soal tanda tangan eletronik yang sebelumnya tak punya kekuatan hukum, dan soal hak kekayaan intelektual yang makin relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Peristiwa

Apa Sanksi Pembocor Data Pribadi

Data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, kesehatan, kondisi fisik, kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

Peristiwa

Aspek Hukum Perdata & Pidana Dalam Lingkungan Hidup

Lemahnya penegakan Hukum Llingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, harus ada langkah- langkah tegas untuk menerapkan norma dan kaidah hukum yang berlaku, salah satunya dengan ancaman sanksi baik Pidana, Perdata, maupun sanksi Administratif.

Peristiwa

Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Pembebasan Lahan GORR

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga azas hukum presumption of innosence atau azas praduga tak bersalah menjadi pengakuan utama kita bersama, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap Hukum dan HAM, termasuk dalam proses penegakan hukum.

Sosial Budaya

Adakah Korupsi Di GORR Atau Penyalahgunaan Wewenang

Kejaksaan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, memiliki tugas mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.