GORONTALO – Penuntasan teror panah wayer yang ada di Gorontalo tidak hanya menjadi tanggung jawab Aparat Penegak Hukum (APH), tetapi menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah.
Salah satu bentuk perhatian pemerintah yakni dilakukan melalui dukungan anggaran, khususnya dalam operasional guna mendeteksi sekaligus mencegah terjadinya kasus panah wayer di Provinsi Gorontalo.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Fikram Salilama mengungkapkan, terulangnya kembali kasus panah wayer dikarenakan minimnya peran serta pengawasan dalam deteksi dini persolan tersebut dimasyarakat.
Dimana menurut Fikram, salah satu factor lambannya penanganan disebabkan minimnya fasilitas yang dimiliki Badan KEsbangpol Provinsi maupun Satpol PP, dalam mendukung upaya pencegahan.
“Setelah mendengar informasi ini, terungkap bahwa lambannya penanganan kasus panah wayer, salah satu faktornya adalah kenadala anggaran yang dimiliki,” Ungkap Fikram, Senin (10/2/2020).
Oleh karena itu kata Fikram, pemerintah daerah agar kiranya dapat mengalokasikan anggaran kepada instansi terkait dalam hal penanganan kasus panah wayer yang kini makin meresahkan masyarakat.
Anggota Komisi I ini juga menghimbau agar penanganan kasus panah wayer tidfak hanya dilakukan secara maksimal oleh instansi terkait, tetapi juga harus melibatkan tokoh-tokoh agama.
“Peran dalam hal keagamaan juga penting, melibatkan tokoh agama, mengundang penceramah dan sebagainya,” Tutup Fikram Salilama. (adv)
