Pojok6.id (DPRD) – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi, menghadiri rapat koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di wilayah Provinsi Gorontalo.
Rapat tersebut diadakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Selasa (16/7/2024), dan dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Instansi Vertikal dan Forkopimda Provinsi Gorontalo.
Saat diwawancarai, Sofyan mengatakan, bahwa rapat tersebut secara garis besar membahas mengenai kondisi Gorontalo pasca banjir dan penanganan kedepannya.
“BNPB Pusat menyampaikan agar pemerintah kabupaten dan kota yang terkena dampak bencana, segera menyampaikan proposal untuk perbaikan infrastruktur dan kebutuhan lainnya,” ujar Sofyan.
Ia menjelaskan bahwa bantuan dari BNPB terbagi atas dua kategori, yaitu jangka pendek dan jangka panjang.
“Mulai hari ini, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk segera memasukkan proposal, agar BNPB dapat segera mengkoordinasikannya dengan kementerian terkait,” tambahnya.
Selain itu, Sofyan mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda akan menghadap ke kementerian terkait, untuk penanggulangan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah tambang.
“Ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Provinsi Gorontalo, terkait dengan pengelolaan tambang. Kami akan membahas kemungkinan pengaturan wilayah ini sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR),” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pengaturan tersebut penting, untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.
“Jika tidak diatur dengan baik, bencana ini bisa kembali terjadi,” pungkasnya. (Adv)
