LIMBOTO – Staf Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Gorontalo, Ismail Rahman angkat bicara terkait tudingan yang dilontarkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Suwandi Musa.
Sebelumnya, Suwandi menyebut kunjungan sekda bersama staf Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo dalam rangka Penguatan Pengadministrasian Pengelolaan Keuangan, di Kecamatan Limboto Barat merupakan modus dalam mengkampanyekan salah satu paslon pilkada didaerah itu.
Ismail pun menilai kritikan dan masukan dari Suwandi Musa sebagai anggota DPRD sudah menjadi ketentuan sistem pemerintahan dalam kelembagaan yang di atur oleh perundang-undangan.
Namun dirinya meminta agar kritikan yang disampaikan oleh Suwandi Musa harus disertai dengan data dan fakta.
“Kami memahami itu adalah tupoksi yang memang mesti dijalankan untuk memberi masukan saran dan kritikan kepada pemerintah daerah. Hanya saja dalam membangun generasi yang baik untuk kepentingan daerah kedepan ini harus dibarengi dengan data dan fakta bukan dengan rasa,”ungkap Ismail saat diwawancarai, Kamis,(12/11/2020).
Ismail menambahkan bahwa Sekda sebagai Panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Gorontalo tentu punya kapasitas dan legalitas dalam menjalankan tugasnya serta menjelaskan tentang kebijakan pengololaan Keuangan Daerah.
“Sebab, yang di sampaikan dibeberapa pemerintah desa itu, adalah hal-hal terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.Makanya yang diajak dalam kegiatan tersebut dinas keuangan karena dalam kerangka itu tentu orang akan menilainya dengan objektif, kalau dia membangun narasinya dengan data-data, bukan dengan rasa-rasanya,”jelas Ismail
Selain itu, Kata Ismail jika politik adalah bagian dari proses untuk mencurigai setiap langkah pemerintahan daerah maka saat ini proses pemerintahan tidak akan berjalan untuk melakukan tugas yang sudah menjadi tupoksi dalam pembangunan daerah yang lebih baik.
“Sebab, yang namanya pemerintah daerah itu, tidak berhubungan dengan politik, maupun dengan beragam hal lainnya yang bertantang dengan pemerintah itu sendiri. Sebab kita ini bicara tentang kepentingan masyarakat secara umum, dan itu yang kita lakukan sampai hari ini “ Urainya.
Untuk itu, Ismail berharap pemerintahan tidak perlu berhenti hanya karena ada pilkada, dan momentum politik. Pemerintahan harus biasa dipastikan berjalan karena ini terkait dengan pelayanan kemasyarakat sosial dalam pembangunan Daerah.
“Sehingga itu kami berharap kritikan dan saran itu, tentu akan menjadi bagian pertimbangan yang sangat baik untuk kami lakukan langkah-langkah perbaikan, tetapi skali lagi harus dibangun dengan data-data dan fakta-fakta, bukan dengan rasa-rasanya,” tandasnya.(Tiw)
