Pemkab Gorontalo Targetkan Capaian Nilai SAKIP, Sugondo : Butuh Komitmen Bersama

Sugondo Makmur di dampingi Asisten III, Haris Tome saat melaksanakan rapat pertemuan bersama para pejabat perencana di ruang Dulohupa. Foto Istimewa

Pojok6.id (Limboto) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo terus menargetkan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akan meningkat dari tahun sebelumnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menyampaikan dengan menargetkan Sakip tersebut, tentunya membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya dari kelengkapan administrasi, tetapi ASN juga dituntut mampu bekerja kreatif, menyelesaikan tugas secara efektif, serta menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

“ASN yang unggul dan tangguh, diukur dari kreativitas dan kemampuannya menyelesaikan tugas. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang untuk terus berinovasi dan melengkapi seluruh dokumen administrasi kinerja,” tegasnya dalam pertemuan para pejabat perencana di ruang Dulohupa, Rabu (19/8/2026).

Read More

Sugondo menjelaskan, SAKIP merupakan sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini mengintegrasikan beberapa komponen, antaranya meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Olehnya Sugondo meminta seluruh Perencanaan OPD bergerak cepat dan membangun koordinasi, dalam melengkapi bukti pendukung atau eviden kinerja. Kelengkapan tersebut harus disusun secara transparan, akuntabel, dan mencerminkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, serta hasil kinerja.

Ia menambahkan penerapan SAKIP dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), dan hasil evaluasinya biasanya diberikan dalam bentuk predikat, seperti AA, A, BB, B, CC, C, atau D, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah.

“Pemanfaatan hasil evaluasi ditujukan untuk perbaikan berkelanjutan, sehingganya upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah hingga mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented),” ujarnya. (adv)

Related posts