Pojok6.id (Pohuwato) – Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi mendorong pemerintah Daerah mengkaji kembali penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2022.
Hal itu menyusul aduan panitia Pilkades di 5 kecamatan tentang minimnya ketersediaan anggaran Pilkades. Kelima perwakilan Panitia Pilkades tersebut berasal dariKecamatan Marisa, Buntulia, Duhiadaa, Paguat dan Kecamatan Dengilo.
“Ini masalah harus dijawab khususnya masalah kekurangan anggaran. Karena itu proses jalannya demokrasi di desa. Anggaran bervariasi ada 26 juta setiap desa. 9 orang panitia, honor mereka pun hanya 400 ribu, percetakan hingga pembangunan TPS sudah masuk disitu. Kekurangan itu yang harus dipikirkan,” Urainya usai menerima aduan perwakilan Panitia Pilkades di 5 Kecamatan, Kamis, (19/5/2022).
Nasir mengatakan ketersediaan anggaran sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan Pilkades serentak. Keluhan tersebut menurut dia menggambarkan belum siapnya pemerintah daerah menyelenggarakan Pilkades serentak. Sejumlah
“Penundaan Pilkades ada alasan-alasan tertentu dalam regulasi, saya melihat ini ketersediaan anggaran. Saya berharap pemerintah Daerah mengkaji lagi untuk tidak memaksakan. Kalaupun memaksakan, jawablah keluhan-keluhan ini,” Imbuhnya.
Dirinya berharap ada perhatian pemerintah daerah terkait dengan aduan yang datang dari panitia pilkades tersebut. Sebagai informasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) telah menjadwalkan pelaksanaan Pilkades pada bulan Agustus tahun 2022.
Di tempat yang sama, Ketua Forum Komunikasi Panitia Pilkades Tingkat Desa, Haris Hasan menyampaikan pertemuan dengan Ketua DPRD Pohuwato merupakan komitmen untuk menyukseskan pilkades serentak. Disaat bersamaan, panitia Pilkades menilai anggaran yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkades.
“Setelah melihat anggaran yang ada, itu tidak cukup melaksanakan Pilkades. Bervariasi untuk di masing-masing Desa. Kita baru memantau di 5 kecamatan. Mungkin sama juga dengan kecamatan lainnya. 26 Juta anggaran kita untuk Pilkades. Sementara di RAB kita butuh 40 sampai 50 juta,” Jelas Haris.
Dirinya berharap pemerintah daerah segera mencarikan solusi mengingat jadwal pelaksanaan semakin dekat. Pertimbangan terburuk lanjut dia yaitu penundaan pelaksanaan Pilkades, jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai seluruh tahapan.
“Idealnya sesuai dengan RAB sesuai dengan kebutuhan di masing-masing Desa. Kita berharap Pilkades ini berjalan sesuai tahapan tidak ada penundaan, selama itu dicarikan solusi unsur pemerintahan daerah maupun DPRD. Imbasnya bisa penundaan Pilkades jika anggaran tidak cukup,” Tukas Haris Hasan. (Nal)
