Pojok6.id (Poso) – Peresmian pengoperasian dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas total 605 megawatt di wilayah di Sulawesi yang oleh pemerintah disebut sebagai rangkaian upaya mempercepat transisi energi di Indonesia dari fosil ke energi hijau tidak sepenuhnya mendapat sambutan warga lokal.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Jumat (25/2) meresmikan PLTA Poso di Sulawesi Tengah berkapasitas 515 megawatt –terbesar di wilayah Indonesia timur– dan PLTA Malea di Sulawesi Selatan dengan kapasitas 90 megawatt.
“Kita sekarang tahu bahwa global mendesak, mengajak, dan mendukung semua negara untuk menggeser penggunaan energi fosil ke energi hijau,” kata Jokowi pernyataan resmi yang disiarkan secara daring saat meresmikan PLTA Poso di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara.
Oleh karena itu, lanjut Jokowi, “Saya senang sekali pada pagi ini meresmikan sebuah PLTA yang berarti energi hijau, energi baru terbarukan.”
Namun demikian masyarakat adat setempat mengatakan mega proyek itu menimbulkan masalah serius bagi warga di sekeliling Danau Poso yang menjadi sumber air untuk menggerakkan total 11 turbin dari PLTA tersebut.
“Untuk menghasilkan listrik 515 MW, PT Poso Energy, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla itu membendung Sungai Poso sehingga menyebabkan naiknya permukaan air di dana,” terang seorang perwakilan Masyarakat Adat Danau Poso, Lina Laando merujuk pada mantan wakil presiden dan pengusaha asal Sulawesi Selatan itu dalam siaran pers yang diterima Benar News di Palu.
Menurut Lina, perusahaan tersebut melakukan pengerukan sepanjang 12,8 km di outlet Danau Poso serta mereklamasi wilayah ulayat adat Danau Poso. Di mana, beban puncak listrik yang hendak dipenuhi perusahaan keluarga Jusuf justru jadi puncak beban para petani dan nelayan di sekeliling Danau Poso.
“PT Poso Energy telah mengeruk keuntungan bisnis yang besar dari Danau Poso dengan memiskinkan warga,” tegasnya.
‘Bermasalah’
Lina menjelaskan salah satu dampak PLTA tersebut adalah terendamnya sawah dan kebun warga. Di mana, sejak 2020, masyarakat adat Danau Poso mencatat terdapat 266 hektar sawah dan kebun serta lahan penggembalaan warga terendam.
“PT Poso Energy sendiri mengakui dalam pertemuan mediasi dengan petani terdampak di kantor Gubernur Sulteng pada 22 Desember 2021, luas yang terendam mencapai 500 hektar,” imbuhnya.
Ketika ratusan petani menuntut PT Poso Energi bertanggungjawab atas kerugian yang mereka alami, tuntutan para petani dijawab oleh perusahaan dengan nilai kompensasi 10 kg beras/are sawah yang terendam – jumlah yang oleh warga lokal, tidak masuk akal. “Sebab berdasarkan perhitungan petani, 1 are sawah mereka menghasilkan sekitar 40 kg beras,” kata Ketua Adat Danau Poso, Berlin Modjanggo.
Selain itu, akibat air danau yang tidak lagi surut mengikuti musim, bukan hanya sawah dan kebun yang tidak bisa diolah. Warga mengatakan lahan penggembalaan kerbau di Desa Tokilo, Kecamatan Pamona Tenggara juga susut lebih dari setengah.
Kepala Desa Tokilo, Hertian Tangkua, mengatakan bahwa kerbau adalah tabungan yang sewaktu- waktu bisa dijual untuk membayar kebutuhan pendidikan anak, kesehatan atau untuk perayaan pesta dan kebutuhan tak terduga.
“Kini tabungan itu hilang seiring perubahan bentang alam Danau Poso,” tandasnya.
Masyarakat Adat Danau Poso lainnya, Hajai Ancura, mengatakan nelayan juga mengalami kerugian. Penangkapan ikan secara tradisional yang sudah menjadi bagian dari penduduk setempat dikhawatirkan akan hilang.
Penangkapan sidat (Anguilla spp) dengan teknologi ramah lingkungan wayamasapi, toponyilo, penangkapan ikan dengan perahu di malam hari menggunakan lampu dan tombak dan juga mosango – penangkapan ikan secara bersama-sama saat air danau surut, dikhawatirkan tidak bisa dilakukan lagi.
Hajai mengungkapkan, bendungan PLTA Poso juga mengancam kelestarian ekosistem. Sidat, salah satu ikon Danau Poso, tidak lagi bisa berkembang biak secara alami, sebab sungai yang jadi jalur alaminya menuju ke laut untuk memijah terhalang oleh dua bendungan. Demikian pula, anak-anak sidat dari laut menuju Danau Poso juga terhalang di bandungan.
Tidak kunjung surutnya Danau Poso membuat wilayah riparian sungai yang jadi sumber makanan ikan di sungai dan Danau Poso hilang.
“Sejumlah peneliti mengkhawatirkan hilangnya wilayah riparian sungai dan rawa disepanjang pinggiran sungai dan Danau Poso mempengaruhi ekosistem disekitarnya,” paparnya.
Sebelumnya, kata Hajai, sawah dan kebun yang terendam rencananya akan dibeli oleh perusahaan. Informasi itu sudah didengar oleh kepala Desa Meko, Gede Suka Artana.
Dia menolak skenario itu karena akan menyingkirkan sekaligus memiskinkan warganya. Rencana untuk membayar lahan warga yang terendam santer disebut jadi salah satu solusi yang hendak dilakukan oleh perusahaan.
Namun hal ini dipandang sebagai upaya untuk menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya.
“Sebab bagi para petani khususnya yang berada disebelah barat Danau Poso, sudah sulit meluaskan lahan pertanian, sebab dibelakang desa mereka sudah ada Cagar Alam Pamona,” tegasnya.
Tuntutan
Masyarakat Adat Danau Poso, tambah Hajai, meyayangkan peresmian PLTA Poso oleh Presiden Jokowi ditengah masalah dan tanggungjawab perusahaan yang belum diselesaikan.
“Kami menuntut PT Poso Energy untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh operasional PLTA Poso I terutama sawah dan kebun yang terendam, perusakan wayamasapi dan karamba serta hilangnya wilayah penambang pasir tradisional,”
“Dan kami menuntut PT Poso Energy untuk menghentikan pengerukan sungai Poso yang sekarang ini dilakukan tanpa dokumen perijinan,” pungkas Hajai.
Energi hijau
Namun demikian pemerintah tidak bergeming atas tuntutan tersebut dengan sejumlah alasan.
Dalam pidato peresmian hari itu, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan dua PLTA tersebut adalah bagian strategi Indonesia untuk mengebut pencapaian target penggunaan energi hijau sebanyak 23 persen pada 2025, menjadi 29 persen pada 2030, hingga akhirnya emisi nol persen pada 2060.
Dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan laju deforestasi dan ketergantungan atas penggunaan batu bara demi mengejar target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo mengatakan keberadaan dua PLTA itu bakal menyuplai kebutuhan listrik Sulawesi bagian tengah dan selatan karena telah terkoneksi dengan transmisi 275 kV ke wilayah Sulawesi Selatan dan saluran 150 kV ke Palu.
PLTA Poso ditargetkan bakal menyuplai energi kepada PLN sebesar 1.669 gigawatt per tahun, sementara PLTA Malea sebesar 474 gigawatt.
Khusus PLTA Poso, lanjut Darmawan, akan digunakan sebagai pembangkit peaker atau sumber daya tambahan yang akan dioperasikan selama waktu beban puncak yakni pukul 17.00-22.00.
“Pengoperasian PLTA Poso peaker juga sangat penting karena banyak industri smelter yang butuh pasokan listrik andal yang masuk ke Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah,” ujar Darmawan.
Jusuf Kalla, pendiri dan pemilik Kalla Group mengakui bahwa nilai investasi pembangunan kedua PLTA ini memang tidak murah, mencapai Rp17 triliun, belum termasuk investasi untuk pembangunan transmisi ke Sulawesi Selatan serta ibu kota Sulawesi Tengah, Palu, sepanjang 250 kilometer yang bernilai Rp2 triliun.
Namun demikian, Kalla menyebut kebijakan itu tetap ditempuh perusahaannya dengan alasan, “Ini menandai komitmen kami mengembangkan energi bersih yang ramah lingkungan.”
Pengamat energi Mamit Setiawan menanggapi positif penambahan PLTA di tanah air karena bebas emisi lantaran tidak membutuhkan back-up sumber energi lain yang berasal dari fosil. Ia pun berharap kapasitas PLTA dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.
“Potensi ini (PLTA) harus dioptimalkan. Investasinya saat ini memang tinggi, tapi usianya lebih panjang,” ujarnya saat dihubungi. (bnr)
