Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Dukung BPJS Ketenagakerjaan untuk KPPS

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat rapat Koordinasi terkait penyediaan asuransi BPJS ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu, Senin (5/1/2024) (Foto: Alif)

Pojok6.id (DPRD) – Pentingnya keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan semakin terasa bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Perlindungan ini menjadi benteng keamanan bagi petugas KPPS, yang berperan penting dalam kelancaran proses demokrasi.

Dalam upaya untuk merealisasikan BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas KPPS dan Pengawas TPS, Komisi I mengambil langkah melalui rapat koordinasi bersama KPU Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan BPJS Kesehatan pada Senin (5/1/2024).

Pada pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mengusulkan beberapa solusi terkait asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk KPPS dan Pengawas TPS.

Read More
banner 300x250

“Tugas mereka sangat berat, mengingat mereka sudah mulai bekerja pada H-1 penyelenggaraan pemilu, dan ini akan berlangsung selama 3 hari penuh, sehingga beresiko tinggi terhadap kesehatan para penyelenggara, olehnya ini perlu ada jaminan untuk mereka,” ungkap .

Dalam upaya untuk mendukung pembiayaan asuransi bagi KPPS, AW Thalib menjelaskan, bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat di lakukan yaitu, tahap awal koordinasi dengan pemerintah daerah, dan jika Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota tidak memiliki kemampuan, langkah selanjutnya adalah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Biaya perorangan itu sebesar Rp. 10.800/bulan, ini harus dibayarkan selama 2 bulan, karena ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja atau bisa saja menimbulkan kematian, jadi ini sangat di butuhkan untuk mereka jangan seperti tahun-tahun sebelumnya yang,” jelasnya.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo juga mendorong kepada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, untuk menyiagakan petugas kesehatan pada tiap TPS terutama pada saat penyelenggaraan pemilu mendatang.

“Kami juga mengusulkan bahwa fasilitas kesehatan harus tetap beroperasi dan siaga memberikan pelayanan nanti, ini juga menjadinsalah satu langkah untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan nanti,” pungkasnya. (Adv)

Baca berita kami lainnya di


banner 468x60

Related posts

banner 468x60