Pojok6.id (DPRD) – Keluhan masyarakat terkait fasilitas kelurahan yang mempengaruhi pelayanan di tingkat kota, mendapat tanggapan serius dari Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib.
AW Thalib menyampaikan pandangannya terhadap perbedaan pelayanan, antara pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki kesenjangan yang cukup signifikan.
“Agar tidak terjadi ketimpangan antara desa dan kelurahan, pemerintah kota perlu memberikan porsi yang lebih longgar kepada kelurahan dalam alokasi anggaran,” ujar AW Thalib.
Ia juga membandingkan di desa-desa di Kabupaten yang justru memiliki pelayanan yang baik, yang berbanding terbalik dengan tingkat kelurahan di kota Gorontalo. Kondisi yang memprihatinkan ini, kata dia, mengakibatkan kemunduran pelayanan yang seharusnya memiliki ciri khas pelayanan lebih baik karena berada di ibu kota.
“Situasi ini harus diatasi untuk mencegah kesenjangan dalam pelayanan kepada publik, terutama bagi masyarakat kota. Terbatasnya fasilitas pelayanan di tingkat kelurahan mengakibatkan sulitnya masyarakat kota mendapatkan pelayanan yang memadai,” jelas AW Thalib.
Meskipun begitu, ia mengakui bahwa ini membutuhkan alokasi dana dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Sehingga menurunnya, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan harus diintervensi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Gorontalo.
“Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari DPRD untuk mempermudah penganggaran kepada pemerintah kota, untuk memastikan kelurahan dapat memberikan pelayanan yang setara dengan desa-desa di kabupaten,” pungkasnya. (Adv)
