Pojok6.id (Gorontalo) – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mendorong Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Gorontalo untuk segera merumuskan program konkret dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja (Raker) Korpri di Hotel Grand Q, Selasa (5/5/2026).
Menurut Gusnar, Korpri saat ini harus mampu keluar dari bayang-bayang pemerintah, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Ia menegaskan bahwa Korpri perlu menjadi organisasi yang mandiri, independen, serta berorientasi pada kesejahteraan anggotanya.
“Kalau melihat sejarah, Korpri dulu lebih banyak bicara politik. Setelah reformasi kita bicara independensi, tetapi kesejahteraan justru kurang tersentuh,” ujar Gusnar.
Ia menilai, ketergantungan Korpri terhadap pemerintah di masa lalu berdampak pada minimnya upaya membangun kemandirian organisasi, termasuk dalam aspek ekonomi. Karena itu, ia mengajak seluruh pengurus untuk mulai memikirkan langkah strategis yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Gusnar juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya sektor perbankan dan lembaga keuangan. Kehadiran Bank Sulutgo, Bank Syariah Indonesia, PT Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Raker, dinilai sebagai peluang besar untuk membangun program kesejahteraan berbasis ekonomi.
“Variabel ekonomi ada di sini. Tinggal bagaimana kita berpikir dan memanfaatkannya. Gunakan perbankan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan, dan itu harus dimulai dari sekarang, bukan saat mendekati pensiun,” tegasnya.
Selain aspek kesejahteraan, Gubernur juga menyoroti pentingnya membangun kekompakan dan jiwa korsa di kalangan anggota Korpri. Ia membandingkan dengan solidaritas yang dimiliki oleh anggota TNI dan Polri, yang tetap kuat baik saat aktif maupun setelah purna tugas.
“Di TNI itu jiwa korsanya sangat kuat. Kalau ada yang berduka, semua angkatan turun tangan tanpa memandang pangkat. Ini yang perlu kita bangun di Korpri,” ungkapnya.
Rapat Kerja Korpri Provinsi Gorontalo ini diikuti oleh 125 peserta, yang terdiri dari pengurus Korpri, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta pengurus unit di masing-masing OPD. Kegiatan berlangsung selama satu hari dan diharapkan mampu melahirkan program-program strategis, yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara di daerah. (Adv)
