Pojok6.id (Gorontalo) – Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo berhasil masuk 5 terbaik kategori Pemerintah Provinsi pada ajang Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2025, yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI.
Indonesia’s SAA 2025 merupakan ajang apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Saat ini pelaksanaan Indonesia’s SAA telah memasuki tahun keempat, dan tahun ini mengusung tema “Inovasi Pangan dan Gizi: Peningkatan Kualitas SDM, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Penurunan Kemiskinan”.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili mengungkapkan, bahwa keberhasilan Provinsi Gorontalo, telah melalui berbagai proses penilaian tahap penyisihan dari setiap kategori penghargaan, dan dilanjutkan dengan tahap wawancara yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI di Cibubur, Jawa Barat.
“Hari ini saya bersama tim pokja telah selesai melakukan pemaparan mewakili Provinsi Gorontalo dalam tahap wawancara, bersama 4 provinsi besar terbaik lainnya yang masuk dalam nominasi 5 terbaik, yaitu Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo,” ungkap Wahyudin, Selasa (11/11/2025).
Wahyudin menjelaskan, bahwa pada ajang Indonesia’s SAA 2025, Provinsi Gorontalo mengusung salah satu program pemerintah yaitu pengembangan ternak berbasis multi pihak. Dimana program pengembangan ternak yang ada di Desa Hutabohu, Kabupaten Gorontalo itu, Pemprov Gorontalo turut berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten serta didukung para akademisi, Bank Indonesia, CSR, filantropi dan sejumlah pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu Wahyudin juga memaparkan kiat program realitas SDG’s lainnya di Gorontalo, misalnya taxi nelayan, program daerah rawan pangan, UMKM, dan UEP-PK yang pro kalangan rentan.
“Jadi ini adalah salah satu kiat yang baik memberdayakan masyarakat. Sehingga kelompok masyarakat pengusaha peternakan di sana diharapkan bisa mengembangkan diri, dalam hal bagaimana mendesain program pengembangan ternak bukan hanya sekedar produksinya tetapi juga terkait dengan rantai pasok dari pemasarannya,” kata Wahyudin.
Selain itu, Wahyudin mengatakan bahwa hal ini juga sejalan dengan kebijakan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah, terkait dengan usaha pengembangan ternak. Dimana pada 2025 ini pemerintah turut mengalokasikan pengadaan bibit ternak cukup besar, 750 ekor dan nantinya rencana tahun 2026 sejumlah 500 ekor, dengan harapan sebagian bisa mereplikasi model ini agar pengembangan ternak di Provinsi Gorontalo tidak hanya berbasis orang per orang saja, tetapi juga dari kelompok-kelompok yang berbasis multipihak.
“Usaha nyata Pemprov Gorontalo ini juga bisa kita lihat dari kerja sama yang dijalin oleh pak Gubernur dengan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal pemasaran pasokan ternak yang ada di Gorontalo. Nah ini adalah kiat-kiat yang mudah-mudahan akan mendapatkan atensi dari pemerintah, dan kita berharap berbagai kiat yang kita lakukan ini bisa mendorong pemerintah pusat, khususnya dalam hal pengalokasian, peningkatan kapasitas pemberdayaan manusia serta sarana prasarana yang modern,” pungkasnya. (Adv)
