Pojok6.id (DPRD) – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke 137 dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2023, pada Senin (25/3/2024).
Ketua Pansus LKPJ Gubernur, Sun Biki, menyampaikan bahwa terdapat 12 poin usulan yang direkomendasikan oleh DPRD, terkait permasalahan yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Pertama masalah SIPD aplikasi keuangan, menurut kami SIPD ini ini mekanismenya sangat rumit dari sekarang, jadi perlu dikoordinasikan dengan Kemendagri, itu sebabnya bulan maret ini belum selesai, penyerapan anggaran kita baru 6%. Olehnya, kita membayangkan anggaran akhir tahun tidak membengkak. Sehingga, ini menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah agar segera diperbaiki,” ujarnya.
Selanjutnya, terkait dengan permasalahan aset daerah yang hingga saat ini masih terdapat banyak permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga pihaknya merekomendasikan segera dibentuk panitia khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Seperti permasalahan bandara yang akan dieksekusi, dan masih banyak aset kita yang administrasinya tidak benar, kami harapkan dalam waktu tiga minggu pansus sudah dibentuk dan segera bekerja,” jelasnya.
Selain itu, Pansus juga merekomendasikan beberapa proyek jalan agar selesaikan melalui proses hukum.
“Seperti jalan iluta yang dari tahun ke tahun anggarannya terus bertambah, kami rekomendasikan agar diselesaikan secara hukum,” tegas Sun Biki.
Terakhir, Sun Biki menyampaikan bahwa pansus juga merekomendasikan agar dilakukan penggalian terhadap potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar dapat digunakan dengan maksimal, karena menurutnya, PAD Provinsi Gorontalo masih kalah dengan dana transfer.
“Kita berharap segera dibentuk tim untuk dapat menangani hal tersebut,” pungkasnya. (Adv)
