GORONTALO – Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Gorontalo berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat menganggarkan gaji bagi pegawai honorer selama satu tahun penuh.
“Anggaran untuk menggaji pegawai honorer kami harapkan agar dianggarkan satu tahun penuh, mulai dari Bulan Januari ke Desember di tahun anggaran 2021,” kata Espin Tulie anggota fraksi PDI-P Deprov Gorontalo, Senin (24/8/2020).
Ini menjadi perhatian dari fraksi PDI-P karena penganggaran gaji bagi pegawai honorer yang melalui APBD saat ini hanya sampai pada bulan September. Fraksi PDI-P telah mengusulkan dan sudah disetujui oleh pemerintah untuk ditambah pada perubahan anggaran tahun 2020.
Selain itu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, akibat dampak pandemi Covid-19, Espin menginginkan agar bantuan dari pemerintah pusat bagi para pelaku UMKM bisa diikuti oleh pemerintah daerah.
“Program dari pemerintah pusat untuk membatu para pelaku UMKM, kami inginkan juga agar Pemerintah daerah mengikutinya dengan cara memberikan bantuan permanen bagi para pelaku UMKM,” harap Espin.
Espin yang juga Ketua Komisi II, menyoroti mekanisme pendataan penerima bantuan UMKM yang hanya menggunakan data KTP dan juga nomor telepon.
“Kami khawatirkan jika pendataan hanya dilakukan dengan KTP dan Nomor telepon bisa saja, pemohon bantuan dana ini bukan benar-benar pelaku UMKM,” ingat Espin. (aan)
