Forum Penambang Nilai Pemerintah Daerah Abaikan Hak Masyarakat Penambang Bone Bolango

Hak Masyarakat
Pembina Forum Penambang Rakyat (FPR) Bone Bolango, Supriadi Alaina. Foto: istimewa

Pojok6.id (Peristiwa)Forum Penambang Rakyat (FPR) menilai pemerintah daerah mengabaikan hak masyarakat Bone Bolango, ketika mengeluarkan izin kontrak karya kepada PT Gorontalo Minerals.

Hal itu disampaikan Pembina Forum Rakyat (FPR) Bone Bolango, . Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata pemerintah daerah punya utang janji kepada masyarakat penambang yang ada di Bone Bolango.

“Keluarnya izin kontrak karya PT Gorontalo Minerals, dikawasan yang sudah dikuasai oleh masyarakat lebih dari 15 tahun, adalah bukti nyata pemerintah abaikan hak dari masyrakat penambang tradisional,” kata Supriadi Alaina.

Read More
banner 300x250

Menurutnya, dalam undang-undang pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan, jika WPR merupakan wilayah atau tempat kegiatan yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.

“Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR,” kata Haji Upik, sapaan akrabnya.

Untuk melegalkan kawasan tersebut, masyarakat penambang melalui FPR Bone Bolango, sudah sejak lama berupaya mendorong ke pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Kami sudah sejak tahun 1991 menguasai dan beraktivitas di kawasan tersebut,” ujarnya.

Tidak salah kalau kemudian, isu WPR hanya akan menjadi angin segar bagi masyarakat penambang, saat musim Pemilu tiba.

Baca berita kami lainnya di

Related posts

banner 468x60