GORONTALO – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo,Sofyan Puhi mengkritik kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga. Usai melakukan monitoring di sejumlah kabupaten/kota, Sofyan mengaku menemukan penyaluran bantuan berupa paket sembako yang masih bermasalah.
“Kami telah me-monitoring kebeberapa daerah Kabupaten/Kota soa penyaluran JPS yang dari provinsi, dan temuan kami sampai saat ini sesuai waktu yang telah disepakati untuk penyaluran JPS tahap 1 belum diselesaikan oleh pemerintah setempat” Ungkap Sofyan
Sofyan Puhi yang juga sebagai Koordinator Komisi IV Deprov Gorontalo, khusus menuding bahwa masalah JPS yang sampai saat ini terjadi dilapangan sebabkan Kadis Sosial Provinsi yang tidak bekerja secara maksimal untuk menyalurkan JPS kepada warga.
“Lining sektor untuk penyaluran JPS bagi kabupaten/kota itu adalah Dinas Sosial Provinsi, dan menurut saya Kadis Sosial yang tidak bekerja dengan makasimal untuk salurkan JPS ini. Bahkan menurut saya mereka sendiri tidak paham soal Pergub Nomor 10 yang telah dikeluarkan”Jelas Sofyan
Menurutnya terdapat tiga masalah serius yang mengakibatkan penyaluran JPS tahap 1 bagi masyarakat disetiap Kabupaten/Kota belum menerimanya.
“Kami mendapati ada tiga masalah serius soal masalah JPS tahap 1 yang belum semua daerah menerimanya. Pertama dinsos provinsi masih menyertakan daftar nama-nama penerima JPS, dan harusnya itu sudah langsung diberikan tanggung jawab ke kepala desa atau kelurahan. Kedua di desa atau kelurahan sendiri sudah punya daftar nama-nama penerima, namun bantuan paket sembako-nya yang tidak ada. Ketiga ada juga desa atau kelurahan yang sudah menyalurkan JPSnya namun ada perbedaan nilai paket sembako yang diterima disetiap Kabupaten/Kota” Jelas Sofyan.
Sofyan Puhi mengaku akan segera merekomendasikan untuk mengganti Kadis Sosial Provinsi Gorontalo yang dinilainya tidak bekerja secara maksimal dalam hal penyaluran JPS bagi masyarakat. Apalagi menurutnya pemerintah melalui TAPD dan DPRD Provinsi Gorontalo telah menyediakan anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 yang begitu banyak namun malah terhambat kinerja dari Kadis Sosial Provinsi yang tidak berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota. (Adv-KT10)
