UNG – Covid-19 Crisis Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III di Provinsi Gorontalo yang akan berakhir 14 Juni 2020 tidak optimal.
Hal diungkapkan langsung oleh ketua Covid-19 Crisis Center UNG, Eduart Wolok, dalam rapat evaluasi PSBB Tahap III Gorontalo bersama timnya,Sabtu (13/06/2020).
Eduart Wolok menyampaikan laporan yang berisi gambaran epidemiologi, mobilitas penduduk, analisis ekonomi, linguistik, sosio-antropologis, dan hukum. Dalam hal ini di jelaskannya jika per tanggal 12 Juni 2020 nilai Rt Gorontalo sebesar 1.62, yang artinya jika nilai Rt > 1, setiap satu orang Positif Covid-19 dapat menularkan pada lebih dari satu atau dua orang. Sehingga jumlah kasus positif corona masih akan terus bertambah dan eksponensial.
“Memang tanggal 7 Juni kita berada di Rt 1.12, namun pada tanggal 12 ada kenaikan angka Rt. Artinya potensi penularan masih tinggi dan eksponensial, karena 1 orang Positif Covid-19 dapat menularkan pada lebih dari dua orang lainnya” Ujar Eduart Wolok
Padahal, sambung Eduart, jika misalnya dilakukan pelonggaran sesuai dengan standar World Health Organization (WHO), bahwa Rt < 1 harus bertahan selama 2 minggu. Begitu pula dengan jumlah penurunan trend kasus positif minimal 50% selama 3 minggu sejak puncak terakhir.
“Rasio kasus konfirmasi positif menurun selama dua sampai empat minggu dan harus ada penurunan jumlah kematian Covid-19 selama dua minggu terakhir. Merujuk standar WHO tersebut, maka pandemi Covid-19 di Gorontalo belum bisa dikategorikan terkendali” Ujar Eduart Wolok.
Oleh karena itu, Eduart Wolok selaku ketua Covid-19 Crisis Center UNG merekomendasikan agar penegakan kepatuhan harus dioptimalkan. Apalagi saat masih pelaksanaan PSBB Tahap III banyak pelanggaran terhadap protokol yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur. Selain itu, perlu pelibatan komunitas dan masyarakat secara aktif dalam penanganan pandemi corona.
“Rakyat dan berbagai organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam penanganan ini, karena kuncinya adalah partisipasi publik. Tidak boleh hanya pemerintah saja. Tanpa partisipasi publik, maka dipastikan penanganan pandemi akan gagal”urainya memungkasi.(Rilis)
