Pojok6.id (Gorontalo) - Bele Mo’o Sehati atau rumah pemulihan gizi, yang merupakan strategi penanganan tengkes […]
Pembersihan danau Perintis di Desa Huloduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dikeroyok oleh tiga daerah yakni Pempov Gorontalo, Pemkab Bone Bolango dan Balai Wilayah Sungai (BWS) II, Kementerian PUPR. Hal itu sesuai hasil rapat lintas sektor yang dilaksanakan di lokasi yang sama pekan lalu.
Para aktivis dari Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) melakukan aksi unjuk rasa dikantor bupati Boalemo, menuntut pertanggung jawaban pemerintah daerah atas kerusakan mangrove yang terjadi di pantai ratu tilamuta.
Rakor yang berlangsung di ruang Huyula kantor gubernur, Kamis (20/6/2019) ini dilaksanakan dalam rangka pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) anti korupsi, sekaligus sebagai tindak lanjut pembentukan KAD anti korupsi Provinsi Gorontalo pada bulan November 2018 lalu.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf melaksanakan kunjungan kerja peninjauan obyek wisata kebun bintang Gembira Loka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kondisi Asrama Mahasiswa Gorontalo di jalan Wonocatur Desa Banguntapan Kabupaten Bantul Jogyakarta yang sering kebanjiran dan memprihatinkan ditinjau oleh Paris RA Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (19/6/2019).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo yang bersumber dari penerimaan pajak pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp350 miliar atau 105,60 persen dari target Rp331 miliar. Penerimaan itu terdiri dari lima jenis objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyelamatan aset dan keuangan negara dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah. FGD yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Rabu (19/6/2019).
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo menyatakan baru sekitar 5 persen penyalaguna dan pencandu narkoba di Gorontalo yang bisa direhabilitasi.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyatakan bahwa narkoba merupakan common endemy atau musuh bersama. Untuk itu diperlukan komitmen dari seluruh pihak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menggelar rapat kerja dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam rangka menjaring informasi dan inventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Rapat kerja berlangsung di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (18/6/2019).
No More Posts Available.
No more pages to load.
