DPRD Provinsi Gorontalo akan memperjuangkan tambahan kuota dana dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi Anak yatim yang ada di Provinsi Gorontalo. Pasalnya, yang terdaftar tinggal di dalam panti asuhan dan diluar panti hanya ada 120 anak dari 1660 yang menerima dana bantuan dari Kemensos sebanyak 1 juta rupiah per bulan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melaporkan progres kegiatan fisik tahun 2020 ke DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (31/8).
Sri Masri Sumuri, Aleg Komisi IV Deprov menjelaskan isu mengenai sudah tidak ditiadakannya dana alokasi desa ditahun 2021 tidaklah benar, sedangkan untuk besarannya pun tetap sama dengan tahun 2020. Dana alokasi desa sendiri akan difokuskan pada infrastruktur desa dan semua kewenangannya ada pada pemerintah desa.
“PP no. 33 Tahun 2020 yang kita konsultasikan dengan Kemendagri ini berkaitan dengan standar harga satuan regional yang meliputi, Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah, Honorarium, serta tunjangan kinerja,” kata Paris Jusuf Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua I DPRD Tikep, Mochtar Djumati saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa terkait kunjungan tersebut hanya sebatas silaturahmi.
DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan Iptek mendukung peralihan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ainun Habibie dari Tipe C menjadi Tipe B.
Aleg Deprov Gorontalo Erwin Ismail meminta pertanggung jawaban penggunaan dana penanggulangan pandemi Covid-19. Pengesahan APBD Perubahan 2020 yang masih terfokus pada penaggulangan Covid-19, harus dibarengi dengan pertanggung jawaban penggunaan dana di APBD Induk yang digunakan oleh Gugus Tugas.
Masalah pengadaan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Ainun Habibie yang mendapatkan somasi dari salah satu pihak ketiga oleh Komisi IV Deprov menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pihak Rumah Sakit, Selasa (25/8).
“Rekomendasi yang kami minta untuk disampaikan ke DPR-RI mengenai Buruh yang ada di Provinsi Gorontalo menolak keras tentang pengesahan Omnibus Law khususnya cluster tenaga kerja,” kata Meyske Abdullah, Ketua DPW FSPMI Provinsi Gorontalo, Selasa (25/8/2020).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi menjelaskan usulan dari fraksi-fraksi mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat akan diakomodir pada APBD Tahun 2021.
