Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A Jusuf mengatakan pemaparan program dan kegiatan bank SULUTGO tentang pemindahan kas dan penambahan saham memang perlu diketahui oleh DPRD.Apalagi selama ini, diakui Paris, pihaknya belum pernah bertemu dengan pimpinan bank SULUTGO.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi memangkas 50 persen dari jumlah PTT yang ada sudah tepat.
“Pengelolaan anggaran BPJS akan dikelola Rumah Sakit nantinya, dan tidak lagi di Dinas Kesehatan,” Ungkap Kris Wartabone usai melakukan rapat diruang Dulohupa kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (28/1/2020).
“Kami meminta BPN agar dapat segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan baik lahan HGU, juga ex HGU melalui gelar perkara segera dilaporkan,” Kata A.W Thalib.
“Momentum 23 Januari, mari sama-sama kita meneladani nilai-nilai kebangsaan dan sengat para pejuang untuk memerdekakan daerah ini. Tidak hanya peran pemerintah, keterlibatan putra-putri Gorontalo juga sangat dibutuhkan,” Kata Paris.
Pada RDP yang digelar kali ini, DPRD menghadirkan sejumlah instansi terkait seperti, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dinas Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Bappeda Provinsi Gorontalo serta pihak BPJS Kesehatan Gorontalo.
Selain sejumlah masalah mengenai RUU Cipta lapangan Kerja, Masa juga menyuarakan penolakan kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang dianggap menyusahkan para pekerja.
“Jabatan tidak selamanya melekat pada kita, mari buktikan kinerja kita dengan baik dan benar, karena jabatan ada ditangan pimpinan dan tidak mudah mendapatkannya , perlu penilaian kinerja” Kata Matran Tuna.
Penyampaian yang diwakili oleh Sekertaris Komisi I irwan Mamesah ini, banyak menyinggung mengenai kinerja salah satu alat kelengkapan dewan di DPRD.
Kedatangan puluhan pengemudi ojek online (ojol) ini, untuk mengeluhkan permasalahan jual beli akun driver yang marak terjadi. Tidak hanya itu, banyaknya akun palsu yang muncul dalam aplikasi juga disuarakan mereka.
