Pojok6.id (DPRD) - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, mengingatkan Gubernur Gorontalo agar […]
Pelaksanaan program bantuan sosial di Provinsi Gorontalo telah mencapai target yang diharapkan. Secara keseluruhan, program bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) di tahun 2021 kemarin telah mencapai 100 persen.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melalui tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021, memastikan akan terus mengawal pembangunan Islamic Center di Kota Gorontalo.
Wakil Ketua Panita Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie meminta Dinas Kesehatan agar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 105 milyar rupiah dari total 150 milyar rupiah digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ainun Habibie sehingga menjadi rumah sakit tipe B.
ejak 14 Maret 2022 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2021. Pansus yang diketuai Meyke Camaru itu, kini selesai mengevaluasi kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama mengapresiasi antusias masyarakat dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Gorontalo dalam mengikuti tradisi Koko’o atau bahasa Indonesia yang disebut Ketuk Sahur. Mereka memukul kentongan yang terbuat dari bambu secara bersama-sama sambil berkeliling kampung dalam menyambut bulan suci ramadan.
Memasuki bulan suci ramadan 1443 H tahun 2022, Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melaksanakan Halal bi Halal, di Masjid Jabbal Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (1/3/2022).
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea pertanyakan janji Gubernur Gorontalo yang akan segera menyelesaikan persoalan tapal batas Sulawesi Tengah (Sulteng) – Gorontalo, tepatnya Antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo segera membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo mengkritik kebijakan pemerintah tentang aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Ia menyebut kebijakan itu tidak pro rakyat.
Jelang bulan suci ramadan, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Muhammad Nasir Majid meminta pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo untuk turun mengecek ketersediaan bahan pangan. Disisi lain, Ia turut mengimbau masyarakat tidak panik dengan informasi yang berkembang soal sulitnya memperoleh minyak goreng. Ia menyebut saat ini minyak goreng mulai mudah ditemui di pasar tradisional atau swalayan.
No More Posts Available.
No more pages to load.
