Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melaporkan progres kegiatan fisik tahun 2020 ke DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (31/8).
Pojok6.id (DPRD) - Setelah sebelumnya sempat diskors, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo kembali menggelar rapat kerja […]
Related News
Headlines
Category: DPRD Prov. Gorontalo
Anggaran Alokasi Desa Dipastikan Tidak Terjadi Perubahan
Sri Masri Sumuri, Aleg Komisi IV Deprov menjelaskan isu mengenai sudah tidak ditiadakannya dana alokasi desa ditahun 2021 tidaklah benar, sedangkan untuk besarannya pun tetap sama dengan tahun 2020. Dana alokasi desa sendiri akan difokuskan pada infrastruktur desa dan semua kewenangannya ada pada pemerintah desa.
Banggar Deprov Konsultasikan PP No. 33 Tahun 2020 ke Kemendagri
“PP no. 33 Tahun 2020 yang kita konsultasikan dengan Kemendagri ini berkaitan dengan standar harga satuan regional yang meliputi, Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah, Honorarium, serta tunjangan kinerja,” kata Paris Jusuf Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Deprov Gorontalo Dukung Peralihan RSUD Ainun Habibie Jadi Tipe B
DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan Iptek mendukung peralihan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ainun Habibie dari Tipe C menjadi Tipe B.
Erwin Minta Pertanggung Jawaban Dana Penanggulangan Covid
Aleg Deprov Gorontalo Erwin Ismail meminta pertanggung jawaban penggunaan dana penanggulangan pandemi Covid-19. Pengesahan APBD Perubahan 2020 yang masih terfokus pada penaggulangan Covid-19, harus dibarengi dengan pertanggung jawaban penggunaan dana di APBD Induk yang digunakan oleh Gugus Tugas.
Soal Somasi, Komisi IV Deprov Gorontalo RDP dengan RS. Ainun Habibie
Masalah pengadaan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Ainun Habibie yang mendapatkan somasi dari salah satu pihak ketiga oleh Komisi IV Deprov menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pihak Rumah Sakit, Selasa (25/8).
Penolakan Omnibus Law, FSPMI Temui Komisi IV Deprov Gorontalo
“Rekomendasi yang kami minta untuk disampaikan ke DPR-RI mengenai Buruh yang ada di Provinsi Gorontalo menolak keras tentang pengesahan Omnibus Law khususnya cluster tenaga kerja,” kata Meyske Abdullah, Ketua DPW FSPMI Provinsi Gorontalo, Selasa (25/8/2020).
Sofyan: Usulan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Diprioritaskan pada APBD 2021
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi menjelaskan usulan dari fraksi-fraksi mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat akan diakomodir pada APBD Tahun 2021.
Anggaran Gaji Honorer Diminta Dianggarkan Setahun Penuh
Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Gorontalo berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat menganggarkan gaji bagi pegawai honorer selama satu tahun penuh.
Deprov Gorontalo: APBD-P 2020 Harus Berdampak Positif pada Masyarakat
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, berharap agar APBD-Perubahan Tahun 2020 harus benar-benar berdampak positif dan berguna pada masyarakat.
No More Posts Available.
No more pages to load.