BNNP Gorontalo Gelar Evaluasi Fasilitasi Intervensi Sumber Daya Pembangunan Desa di Kelurahan Molosipat W

Foto: dok. BNN Provinsi Gorontalo

Pojok6.id (Gorontalo) – Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo, menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Intervensi Sumber Daya Pembangunan Desa, di Hotel New Rahmat, Kota Gorontalo, pada Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang menyasar lokus Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat ini, dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala BNN Provinsi Gorontalo. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di tingkat kelurahan.

Evaluasi ini diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri dari unsur aparat dan perwakilan masyarakat Kelurahan Molosipat W, serta melibatkan tim pelaksana P2M BNNP Gorontalo yakni Anna Rahma Saimona, S.Psi. Penyuluh NarkobaAhli muda,sebagai ketua pelaksana giat dan tim Andre Tahaku, Zefri Tahir, S.H., dan Siska Dumbi, A.Md.

Read More

Turut hadir sebagai narasumber dan tamu undangan perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Inspektorat, Bappeda, inspektorat serta Lurah Molosipat W, Katim P2M BNNP Gorontalo, dan pemaparan katim P2M Andi Isna Arifandi. S. Apt selaku penyuluh narkobs Ahli madya

Pelaksanaan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas, serta dampak nyata dari program intervensi pembangunan yang telah difasilitasi di Kelurahan Molosipat W. Secara spesifik, forum ini menyoroti lima aspek utama, yakni:

1. Capaian dan Efektivitas Program:
Mengukur kesesuaian realisasi fisik maupun pemberdayaan masyarakat terhadap target dan indikator kinerja awal.

2. Ketepatan Sasaran:
Memastikan alokasi dana kelurahan, sarana prasarana, dan pendampingan teknis diterima langsung oleh warga yang paling membutuhkan.

3. Identifikasi Hambatan:
Memetakan kendala teknis, administratif, dan sosial di lapangan sebagai bahan perbaikan pada siklus perencanaan mendatang.

4. Akuntabilitas dan Transparansi:
Menjamin tata kelola penggunaan sumber daya berjalan sesuai regulasi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

5. Keberlanjutan Program:
Merumuskan rekomendasi kebijakan agar infrastruktur maupun program yang telah berjalan dapat terus dipelihara secara mandiri oleh masyarakat.

Foto: dok. BNN Provinsi Gorontalo

Sebagai hasil konkret dari diskusi lintas sektor tersebut, Bappeda Kota Gorontalo memberikan catatan strategis untuk segera menjadwalkan pertemuan koordinasi lanjutan. Langkah ini difokuskan untuk merancang skema penganggaran program P4GN agar dapat terintegrasi dan dialokasikan di setiap kelurahan se-Kota Gorontalo. (adv)

Related posts