Pojok6.id (Kendari) – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara dalam mengungkap berbagai dugaan penyalahgunaan dan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) serta LPG bersubsidi di wilayah Sulawesi Tenggara. Upaya penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari sinergi antara Pertamina dan aparat penegak hukum untuk menjaga agar energi bersubsidi dapat disalurkan sesuai peruntukan dan diterima oleh masyarakat yang berhak.
Berdasarkan paparan pengungkapan kasus Polda Sulawesi Tenggara, selama periode Oktober hingga November 2026, Polda Sultra bersama jajaran telah menangani 13 laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dengan 18 orang tersangka. Dari penanganan perkara tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 14.780 liter Biosolar, 3.183 liter Pertalite, dan 433 tabung LPG 3 kg, beserta sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan dalam praktik penyalahgunaan tersebut.
Sejumlah pengungkapan dilakukan melalui berbagai satuan kepolisian. Di antaranya, pengungkapan dugaan penyelundupan LPG 3 kg dan Pertalite di wilayah Konawe, pengamanan 450 liter Biosolar B50 di Kota Kendari yang diduga akan dijual kembali ke lokasi tambang, serta pengungkapan pengangkutan 246 tabung LPG 3 kg yang rencananya dikirim ke Morowali, Sulawesi Tengah. Polda Sultra juga mengungkap sejumlah kasus lain melalui Ditreskrimsus, Ditpolairud, Ditintelkam, dan jajaran kepolisian resor di wilayah Sulawesi Tenggara.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola distribusi energi bersubsidi agar berjalan sesuai ketentuan.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran. Pertamina akan terus mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengendalian penyaluran di lapangan,” ujar Lilik.
Dari sisi tata kelola distribusi, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan melalui program Subsidi Tepat, pemanfaatan sistem digital untuk memantau transaksi BBM di SPBU, serta pemeriksaan berkala terhadap lembaga penyalur BBM dan LPG. Koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan untuk mengidentifikasi serta menindaklanjuti indikasi penyimpangan distribusi.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan lembaga penyalur resmi yang terbukti melakukan pelanggaran, Pertamina akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat berupa pemberian sanksi administratif, penghentian sementara penyaluran, hingga pemutusan hubungan usaha, dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat pelanggaran.
Penyaluran BBM dan LPG bersubsidi telah diatur melalui ketentuan pemerintah, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, serta Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram. Setiap dugaan penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM dan LPG bersubsidi dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.
Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli BBM dan LPG bersubsidi melalui lembaga penyalur resmi serta menggunakannya sesuai peruntukan. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan kembali BBM dan LPG bersubsidi secara ilegal. Untuk informasi maupun pengaduan terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang melayani selama 24 jam.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan, kelancaran distribusi, dan ketepatan sasaran penyaluran energi bersubsidi. Kolaborasi bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta mewujudkan tata kelola distribusi energi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (adv)
