Pojok6.id (Gorontalo) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Seminar Akhir, kajian penelitian akademik Urgensi Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi Perkotaan Gorontalo: Sebuah Strategi Akselerasi Pembangunan Regional, Pemerataan dan Peningkatan Kinerja Central Place.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bappeda Provinsi Gorontalo, Titi Datau mengungkapkan, bahwa seminar akhir ini merupakan lanjutan dari seminar kajian akademik, terkait Urgensi Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi Perkotaan Gorontalo, yang telah dilaksanakan Bappeda Provinsi Gorontalo sebelumnya di kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
“Seminar hasil ini adalah memang merupakan bagian dari pelaksanaan kajian-kajian yang kami lakukan, dimana sampai saat ini kami sudah melakukannya bersama-sama Universitas Negeri Gorontalo, dan juga pada pelaksanaan pengumpulan data serta dalam rangka survei dan untuk melengkapi data-data serta analisisnya, itu kita sudah melibatkan banyak pihak-pihak yang terkait,” ungkap Titi.
Selain itu, kajian-kajian seperti ini diharapkan bisa melahirkan rekomendasi yang implementatif dan aplikatif, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana sesuai dengan arahan Gubernur Gorontalo.
“Dan juga tentunya perlunya adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi kedepannya, sehingga apa yang menjadi hasil ini bisa betul-betul kita implementasikan dan bisa terlihat dampaknya,” tambahnya.
Sementara itu, tim peneliti yang diketuai Prof. Syarwani Canon, lewat pemaparannya menjelaskan, bahwa Kota Gorontalo mencatat kepadatan 2.589 jiwa/km², salah satu yang tertinggi di kawasan Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sebagai perbandingan, Palu hanya memiliki kepadatan 954 jiwa/km², sementara manado jauh lebih padat dengan 2.819 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di Kota Gorontalo memicu fenomena urban sprawl ke wilayah sekitar, terutama Kecamatan Telaga dan Tilango (Kabupaten Gorontalo) serta Kecamatan Tapa dan Kabila (Bone Bolango).
Fenomena urban sprawl juga membawa implikasi pada inefisiensi aglomerasi. Idealnya, aglomerasi perkotaan menciptakan efisiensi biaya dan produktivitas, melalui kedekatan geografis (economies of agglomeration).
Namun, di Gorontalo, keterbatasan lahan dan fragmentasi tata ruang justru menimbulkan distorsi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan segregasi sosial-ekonomi, memperlebar ketimpangan antarwilayah, serta memperlemah kohesi sosial masyarakat aglomerasi.
Di akhir pemaparannya, tim peneliti menyampaikan rekomendasi, dimana dalam penentuan rekomendasi berdasar analisis yang sudah dilakukan, rekomendasi yang dipilih akan didorong oleh kebijakan yang memiliki hasil perhitungan skor dan bobot tertinggi, karena kebijakan tersebut menunjukkan keseimbangan terbaik antara dampak, kelayakan, dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.
Dari rekomendasi tersebut melahirkan tiga opsi yakni, opsi terbaik = Ekstensifikasi/Perluasan wilayah administrasi kota (4,50), paling kuat dari sisi spasial dan proyeksi ekonomi jangka panjang. Kemudian opsi kedua = Badan Kerjasama Antar Daerah (4,25), sangat kuat secara sosial-politik dan dapat dilakukan segera. Terakhir opsi ketiga = Intensifikasi ruang kota (3,67).
Hasil kajian ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis, yang mendukung visi pembangunan berkelanjutan Pemerintah Provinsi Gorontalo, sekaligus mendukung program Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, dalam memperkuat pembangunan daerah berbasis riset dan kolaborasi lintas sektor. (Adv)
