Wali kota Gorontalo Marten Taha mengungkapkan perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu siklus dalam satu tahun penganggaran. Perubahan dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah ditetapkan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melaporkan progres kegiatan fisik tahun 2020 ke DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (31/8).
Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan lelang untuk enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang lowong. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diikuti oleh 29 peserta. Lelang jabatan di gelar melalui seleksi terbuka uji kompetensi di Kantor Badan Diklat Provinsi Gorontalo, Senin (31/08).
Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, menerima laporan hasil pengawasan semester I tahun 2020 yang diserahkan langsung Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, Raden Murwantara, di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Senin (31/8).
“Saat ini nomor HP bapak gubernur yang biasa diumumkan di koran dan media sosial untuk melayani komunikasi dengan warga sudah diretas oleh orang tidak bertanggungjawab. Kami berharap masyarakat lebih berhati-hati apabila menerima pesan dari nomor tersebut, apalagi sampai meminta uang dan sebagainya,” ucap Kepala Biro Humas dan Protokol, Masran Rauf, Senin (31/8/2020).
Pasalnya, hal ini dilakukan agar pemerintah desa dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semakin hari kian dekat pada hari pelaksanaan.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginstruksikans seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti swab test. Swab test ini akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
UNG – Menyemarakkan perayaan Dies Natalis UNG yang ke-57, resmi […]
Kita perlu bersyukur, Provinsi Gorontalo masuk dalam sebelas Provinsi di Indonesia yang menjalankan dan menaati Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Selain surat dari DPD I, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo masih berada di luar daerah, sehingga masih dilakukan komunikasi lebih dengan ketua DPD I untuk pelaksanaan Musda.
No More Posts Available.
No more pages to load.
