GORONTALO – Adhan Dambea, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo menilai mekanisme pengelolaan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tidak maksimal.
Hal itu disampaikannnya karena melihat sering diremehkannya anggota dewan oleh para kepala OPD saat melakukan koordinasi terkait masalah-masalah pemerintahan.
“Sudah mau satu tahun menjadi anggota dewan, dan secara lembaga kami terkesan tidak dihargai oleh kepala-kepala OPD bahkan hampir tidak pernah ada koordinasi yang baik antara DPRD dengan Kepala Dinas” Ungkap Adhan.
Adhan menekankan kondisi pengelolaan pemerintahan yang tidak sehat itu hanya mampu diselesaikan oleh ketua DPRD untuk memediasi hal tersebut.
“Didalam UU No. 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah bersama DPRD. Jadi anggota dewan itu merupakan bagian dari pemerintah”Jelas Adhan.
Maka dari itu Adhan menyesalkan ketika fungsi dari anggota dewan hanya dibutuhkan oleh pemerintah disaat-saat tertentu.
“Saya menyesalkan ketika anggota dewan hanya dibutuhkan disaat-saat tertentu, dan ketua DPRD harus mampu menjembatani permasalahan ini. Jangan biarkan anggota dewan diremehkan oleh kepala-kepala OPD yang ada” Tutup Adhan.(Adv-KT10)
