Pojok6.id (Jakarta) – Forum Alumni Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Senin (18/9/2023), menyerukan para kandidat dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, serius mengusung isu pendidikan sebagai program prioritas.
Seruan para wartawan muncul di tahun politik, menyongsong Pemilu 2024 yang akan memilih Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR-DPRD, serta gubernur dan bupati/wali kota. Para alumni FJP GWPP memandang Pemilu 2024 sebagai peristiwa politik yang sangat penting dalam menentukan perjalanan bangsa dan negara ke depan.
Para alumni empat angkatan program FJP GWPP berdurasi tiga bulan itu tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pada tanggal 16 -19 September 2023, sebanyak 32 alumni GWPP mengadakan gathering bertajuk, “Paragon dan Media Bergerak Bersama untuk Pendidikan” di Kantor Pusat PT Paragon Technology and Innovation, raksasa kosmetik Indonesia, di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, para wartawan pendidikan alumni FJP GWPP menyerukan tiga hal. Pertama, kepada KPU, pemerintah, kalangan kampus, sekolah, civil society, dan korporasi untuk menjadikan pendidikan politik pemilih, khususnya dari kalangan milenial, sebagai agenda penting dalam menyongsong Pemilu 2024. Pendidikan politik bagi pemilih milenial menjadi krusial guna membantu melaksanakan hak politik demokratis mereka secara berkualitas.
Kedua, agar para kandidat menjadikan pendidikan sebagai isu strategis dengan menawarkan agenda dan program pendidikan inovatif, yang dapat mendorong lompatan besar guna meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa ini di hadapan bangsa-bangsa lain.
Ketiga, kepada kalangan media dan wartawan, agar terus mengangkat isu-isu pendidikan sehingga menjadi perhatian masyarakat luas.
Mengarusutamakan Isu Pendidikan
Direktur Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP), Nurcholis MA Basyari, mengatakan pengarusutamaan isu pendidikan sangat penting, karena itu amanah konstitusi. Pendidikan adalah eskalator yang mengantarkan negara dan masyarakatnya menuju kemajuan dan kesejahteraan.
Negara-negara yang maju adalah negara yang maju pula sektor pendidikannya.
Menurut Nurcholis, para wartawan punya peran sangat strategis, dalam mengarusutamakan isu-isu pendidikan, termasuk pendidikan politik, dalam peliputan dan pemberitaannya.
“Ada dua model besar liputan pemilu yang diidentifikasi para peneliti selama ini yakni game coverage dan issue coverage. Yang pertama cenderung fokus pada aspek kontestasi antarkandidat: siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, siapa mendukung siapa, dan lain sebagainya. Model liputan ini dipandang mendorong politik identitas dan mempertebal batasan antara “kita” dan “mereka”, perasaan ingroup dan outgroup,” jelas Nurcholis yang juga asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat.
Nurcholis mendorong pers mengedepankan model kedua, yakni liputan dan pemberitaan tentang pemilu yang berorientasi pada isu (issue coverage). Model liputan ini lebih memberi perhatian besar pada problem kebijakan, solusi yang dapat diambil, dan menampilkan posisi atau jualan program masing-masing kandidat atau partai.
“Arah liputan seperti ini dipandang mampu mendorong keterlibatan warga (civic engagement) pada proses politik yang berkualitas, sekaligus memperkuat dimensi partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilu.”
Melalui fungsi penyebaran informasi, edukasi, dan kontrol sosial-politik, pers Indonesia perlu ambil bagian mendorong Pemilu 2024 yang sehat dan berkualitas menuju demokrasi yang semakin matang. Hanya pemilu yang melahirkan pemimpin berkualitas yang dapat mengantarkan Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Yakni, Indonesia yang berkeadilan sosial, yang masyarakatnya maju, sejahtera, serta cerdas dan diperhitungkan dalam pergaulan antarbangsa.
Sementara itu, Wartawan Senior yang juga Sekjen Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), M. Nasir, mengatakan banyak tantangan wartawan pendidikan di tahun politik ini. Banyak pihak mencoba menyesatkan masyarakat untuk menggiring opini dan berpropaganda yang seringkali tidak masuk akal.
“Kita perlu untuk mendidik masyarakat menjadi cerdas sehingga tidak mudah dikibuli oleh propaganda politik yang tidak benar,” kata Nasir.
Wartawan bidang pendidikan, katanya, perlu mengkritisi program-program pendidikan yang ditawarkan para calon secara detil dan riil. Hal itu untuk menunjukkan bahwa program mereka bukan sekadar slogan kampanye yang tidak dapat direalisasikan dalam praktik dunia pendidikan.
Pendidikan Politik Pemilih Milenial
Fransiskus Surdiasis, dosen komunikasi Unika Atmajaya Jakarta, menggaris bawahi pentingnya pendidikan politik bagi kalangan pemilih mileneal.
“Suara pemilih milenial dalam pemilu ini cukup signifikan. Pilihan politik mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. Karena penting sekali pendidikan politik guna membekali mereka membuat keputusan politik yang tepat.”
Menurut Frans, hal itu dapat dilakukan melalui berbagai forum dan percakapan publik. Media juga perlu menaruh perhatian pada aspirasi politik kalangan milenial ini. Sehingga mereka sungguh menjadi bagian dari pemilu ini.
Wartawan senior lainnya, Haryo Prasetyo, mengingatkan isu pendidikan dan pendidikan politik harus terus dikelola agar ikut menjadi bagian dari arus utama pada tahun politik 2024. Bagi jurnalis yang peduli terhadap dunia pendidikan, kepentingannya adalah agar dapat terus ikut mengawal upaya mencerdasakan kehidupan bangsa, sesuai amanat konstitusi.
“Salah satu yang dapat dilakukan oleh jurnalis pendidikan adalah mencatat, mencermati, menguji, menantang dan mendokumentasikan visi-misi, agenda, dan program para kontestan di bidang pendidikan, baik di pemilu presiden maupun pemilu legislatif dan menyajikannya kepada publik dalam bentuk tulisan,” kata Haryo.
Kelak hal itu dapat dipakai oleh masyarakat untuk menilai kelayakan dan kepatutan para kandidat dan menagih janji politik mereka jika kelak mereka terpilih.
