Pojok6.id (Kota Gorontalo) – Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan, bahwa lonjakan keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan akan mempengaruhi status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah rumah sakit itu berada.
Hal tersebut disampaikan Marten Taha, usai mengikuti rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara Virtual, Senin (9/8/2021).
Marten Taha yang juga merupakan Wakil Ketua Umum 1 Bidang Pemerintahan dan Otonom Apeksi Pusat mengungkapkan, kondisi tersebut sangat mempengaruhi kenaikan data kasus positif berdasarkan BOR.
“Sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid -19 yang di tunjuk Kemenkes, tentu kami tidak hanya melayani pasien asal Kota Gorontalo. Yang jadi persoalan keterisian BOR, diidentikan dengan kenaikan status PPKM di Kota Gorontalo,” ungkap Marten.
Jika dihitung, lanjut Marten, hanya sekitar 28 persen pasien Kota Gorontalo yang menjalani perawatan. Angka tersebut melonjak menjadi 86 persen berdasarkan BOR.
“Jika BOR jadi parameter, maka status level kita akan semakin naik. Padahal status PPKM Kota Gorontalo berada pada level 3 bahkan bisa turun pada level 2,” ucap Marten.
Selain penangananan dihilir, Marten juga memaparkan yang dilakukan pihaknya di hulu. Ia menekankan bahwa penanganan penyebaran covid -19, harus melibatkan semua pihak termasuk tingkat RT, RW dan kelurahan.
“Di Kota Gorontalo upaya pencegahan bukan hanya bertumpu pada puskesmas, tetapi melibatkan RT dan RW untuk mengintensifkan testing, tracing dan treatment,” ungkapnya.
Demikian juga percepatan vansinasi, Pemerintah Kota Gorontalo bekerjasama dgn TNI/Polri, Perguruan Tinggi serta para relawan mendorong masyarakat untuk divaksin.
“Alhamdulillah capaian vaksinasi di Kota Gorontalo sudah 50 persen lebih. Terget kita akhir tahun bisa terealisasi semuanya,” pungkas Marten. (adv/rls)
