TIDORE – Para guru yang mengabdi di Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara mengeluhkan soal tunjangan Daerah Terpencil (Dacil) yang belum diterima.
Dacil yang belum dibayarkan tersebut sudah terhitung sejak bulan Januari sampai saat ini. Hal ini disampaikan salah satu guru yang mengabdi di Kecamatan Oba Selatan yang enggan namanya dipublikasikan.
“Sudah sejak januari kami tidak lagi dapat Dacil,” ungkapnya.
Menurutnya, pada tahun 2019 mereka masih mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan bagi guru yang mengabdi di daerah terpencil itu.
“Baru 2020 ini yang kami belum dapat. Kami juga belum tahu alasanya apa,” tegasnya.
Dari keseluruhan guru yang mengabdi di 7 desa di Kecamatan Oba Selatan, yang baru mendapatkan tunjangan Dacil adalah guru yang mengabdi di dua desa, yakni Desa Hager dan Nuku.
“Selain itu, guru yang mengabdi di 5 desa lainnya tidak dapat. Hanya guru yang mengabdi di dua desa itu saja,” katanya.
terkait dengan keluhan tenaga penggajar (Guru) tersebut, wartawan media ini berusaha mengkonfirmasi kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, namun nomor telpon kepala dinas tidak aktif.
Keluhan para guru tersebut mendapat sorotan dari Wakil Ketua I DPRD Tikep, Mochtar Djumati. Saat diwawancara, Ketua DPD Nasdem Tikep ini menegaskan akan tetap mengupayakan agar tunjangan Dacil itu bisa cepat diselesaikan.
“Ini sepertinya bukan dihapus, tapi belum dibayar. Besok (Rabu) kita akan gelar rapat dengan TAPD untuk mempertanyakan soal ini. Tetap harus dibayarkan,” tegasnya.
Mochtar bahkan mengupayakan tetap memperjuangkan tunjangan dacil itu. Menurutnya, tunjangan dacil bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil penting diberikan. Karena tantangan dalam pengabdian guru dan tenaga kesehatan di oba selatan berbeda dengan kecamatan lain.
“Jadi Dacil ini merupakan inisiatif dari daerah, ini tentu sangat penting diberikan. Karena pengabdian para tenaga kesehatan maupun guru ini berbeda dengan kecamatan lain,” terangnya.
Dirinya menjelaskan dacil ini mulai diberikan ke daerah terpencil sejak tahun 2014. Dan dalam pembahasan APBD selalu ada soal tunjangan dacil itu.
“Kalau memang dihapus tentu perlu disampaikan ke DPRD,” pungkasnya. (dik)
