GORONTALO – Dalam sepekan terakhir masyarakat Indonesia ramai membahas tentang rencana memulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah tergabung dalam keanggotaan Islamic Satet Irak and Syiria (ISIS). Hal tersebut menarik perhatian warga Indonesia, termasuk salah satu Anggota DPR-RI Dapil Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.
Idah yang tergabung dalam Komisi VIII DPR RI ini dengan tegas menolak rencana tersebut. Karena menurutnya hal tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan.
“Dalam Undang-Undang jelas diatur terkait hal tersebut. Dimana disebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Nah ISIS termasuk dalam kategori tentara asing itu,” kata Idah.
Sementara di poin F, lanjut Idah, juga disebutkan seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan jika secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, atau bagian dari negara asing tersebut.
“Seperti terlihat di video-video yang beredar, ISIS sudah sangat jelas menyatakan hal tersebut. Jadi secara otomatis kewarganegaraannya menjadi hilang, karena selama ini juga tidak ada perwakilan Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap mereka,” lanjut Idah.
Lebih lanjut Idah menambahkan, sejak seorang warga Indonesia menyatakan diri sebagai ISIS disaat yang sama juga mereka sudah keuar dari status WNI. Karena mereka menganggap ISIS sebagai negara mereka.
“Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban lagi untuk melindungi mereka. Akan tetapi secara manusiawi melihat mereka orang kita ya kasihan juga, mereka jadi tidak punya kejelasan status kewarganegaraan jadinya. Tetapi karena kondisinya terjadi saat tidak di sini, ya tidak perlu pusing untuk mewarga-negarakan mereka,” tutup Idah.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan akan meggelar rapat terbatas bersama para Menteri, terkait rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia mantan anggota ISIS ke tanah air. (idj)
