Pojok6.id (Gorontalo) – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menekankan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah disediakan harus digunakan sesuai juknis dan prioritas. Hal tersebut menjadi penekanan Rusli saat menutup kegiatan Rakor Penatausahaan Dana Bos Reguler dan Bos Kinerja bagi SMA/SMK sederajat Tingkat Provinsi Gorontalo, Jumat (12/11/2021), di Ballroom Hotel Arya Duta, Manado
“Pak Inspektur lapor ke saya bahwa akan mengaudit dana BOS SMA/SMK dan SLB. Saya bilang kalau boleh ajak BPK. Kenapa saya katakan demikian, ini agar supaya kita bisa cek langsung penggunaan dana BOS sesuai juknis. Tujuan audit ini juga bukan untuk mencari kesalahan orang tapi, untuk mengingatkan jika ada yang salah,” kata Rusli
Rusli menambahkan, kegiatan pemeriksaan ini menjadi begitu penting mengingat proses belanja ATK melalui dana bos reguler sudah menggunakan aplikasi BeLa Pengadaan. Menurutnya kepala sekolah dan bendahara tidak perlu direpotkan lagi dengan nota, karena sudah ada link UMKM bisa pesan langsung lewat situ dan pembayarannya pun sudah otomatis.
“Jadi jangan takut, jangan gugup dan sajikan apa adanya. Karena tahun ini saya ingin memperbaiki kinerja bendahara khususnya kepala sekolah dan guru. Tidak usah takut diperiksa selama itu ada niat baik termasuk juga yang fisik dan non fisik. Biar kita semua tidurnya enak, nyenyak, tidak takut dipanggil APH. Saya juga sudah mau pensiun, ingin pensiun dengan damai tanpa ada laporan – laporan ini dan itu,” harap gubernur dua periode ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili mengungkapkan, sejauh ini pemeriksaan Inspektorat sudah mulai berlangsung. Ada beberapa sekolah yang sudah selesai di audit. Pihaknya berusaha menanggapi dengan baik, berusaha untuk berkonsolidasi.
“Alhamdulillah pak gubernur dari tahun sebelumnya ada peningkatan yang cukup signifikan dari teman teman dari segi pengadministrasian sejak penyusunan RKAS.
Sehingga pak gubernur meminta semua sekolah untuk di audit, maka tentu ini menjadi pelajaran yang terbaik. Karena biasanya tidak semua sekolah terbiasa di periksa, mungkin ini yang menyebabkan tingkat kewaspadaan dan mawas diri tidak begitu dimaksimalkan,”ucapnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari ini, diikuti kurang lebih ada 135 orang peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan prokes yang cukup ketat. (adv)
