Temui Ketua Komisi II DPR RI, Gubernur Gorontalo Bahas DOB

Bahas DOB
Suasana pertemuan antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doly Kurnia untuk membahas perjuangan lima daerah otonomi baru (DOB). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua Komisi II di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (11/11/2021). Foto – Zakir BPG

Pojok6.id (Jakarta) Rusli Habibie menemui Ketua DPR RI Ahmad Doly Kurnia untuk membahas perjuangan lima daerah otonomi baru (DOB). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua Komisi II di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Gubernur Rusli datang ditemani Idah Syahidah dan Elnino Mohi, keduanya anggota DPR RI Dapil Gorontalo. Hadir juga ketua dan sekretaris 5 DOB yang sedang diperjuangkan ke pemerintah pusat.

“Kehadiran bapak ibu semua mewakili masyarakat Gorontalo sangat serius untuk maju. Tujuan pemekaran ini kan bagaimana daerahnya makin berkembang semakin baik,” kata Dolly.

Read More
banner 300x250

Dikatakan Dolly, saat ini regulasi untuk moratorium DOB belum dicabut oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya melalui fungsi legislasi mendorong revisi undang undang tentang pemekaran daerah.

“Kami dari Komisi II berencana melakukan kunjungan kerja spesifik ke Gorontalo untuk melihat dari dekat lima daerah yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru. Rencananya tangal 10 Desember,” kata mantan Ketua Umum KNPI itu.

Di tempat yang sama, Arman Idrus selaku Ketua Komite Pemekaran Gorontalo Barat menyambut positif kabar dari Senayan. Menurutnya, pemekaran DOB penting untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap ketua komisi II mensegerakan. Tujuan kami untuk pemekaran untuk memperpendek rentang kendali dan memberdayakan masyarakat setempat. Hasil konsultasi saya dengan Dirjen dari Menpan setiap daerah akan ada 3.500 PNS yang diberdayakan,” katanya.

Lima ketua dan sekretaris DOB yang hadir yakni Kabupaten Panipi, Kabupaten Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo Barat, Kabupaten Bone Pesisir serta Kota Telaga. Tiga kabupaten yang disebut diawal perjuangannya sudah lebih awal dan hampir disetujui DPR sebelum keluar moratorium. (adv)

Baca berita kami lainnya di

Related posts

banner 468x60