Pojok6.id (UNG) – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan UNG dalam tahap Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran.
Keberhasilan melaju ke tahap uji publik menjadi capaian penting bagi UNG, setelah melewati tahapan penilaian awal. Dalam forum tersebut, UNG mendapat kesempatan memaparkan kebijakan, strategi, dan inovasi pelayanan informasi publik di hadapan tiga panelis dari unsur Komisi Informasi Pusat, praktisi, serta aktivis keterbukaan informasi.
Rektor UNG diwakili Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Harto Malik, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UNG. Ia membawakan materi bertajuk Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik UNG, yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik.
Dalam pemaparannya, Harto menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam membangun budaya akademik yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi badan publik, melainkan bagian penting dalam membangun budaya akademik yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menjelaskan, UNG terus memperkuat peran PPID, meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi terkait program, kebijakan, dan layanan universitas.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 turut diikuti berbagai badan publik dari sejumlah sektor, mulai dari kementerian, BUMN, pemerintah provinsi, perguruan tinggi hingga partai politik.
Keikutsertaan ini menjadi momentum bagi UNG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memperkuat transparansi kelembagaan. Upaya tersebut sejalan dengan semangat Kampus Kerakyatan dalam menghadirkan perguruan tinggi yang informatif, terbuka, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv)
