Tanggapi Unjuk Rasa AMBEPEDA, Beni Nento : Akan Kita Sampikan Ke Pimpinan

Pojok6.id (DPRD) – DPRD Kabupaten Pohuwato akan menseriusi sejumlah tuntutan masa aksi aliansi masyarakat bersatu peduli daerah atau AMBE PEDA, yang disampaikan saat aksi (Unras) didepan gedung DPRD, Rabu, (27/7/2022).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato, , menyampaikan sedikitnya ada 10 tuntutan yang disampaikan masa aksi. Tindaklanjut dari tuntutan itu, akan dibahas bersama anggota dan pimpinan .

“Kita telah menerima 10 tuntutan, yang disampaikan masa aliansi masyarakat  peduli daerah. Akan kita tindaklanjuti Minggu depan. Kita sampaikan ke pimpinan DPRD, kita tunggu keputusan bersama dewan,” Kata Beni Nento.

Read More
banner 300x250

Politisi partai Golkar itu memastikan tuntutan itu akan disampaikan pekan depan, ke pimpinan DPRD kabupaten Pohuwato.

Sejumlah tuntutan aliansi masyarakat bersatu peduli daerah itu diantaranya;

  1. menuntut PT PETS dan PT Merdeka Coper Gold serta perusahaan mitranya terbuka dalam perekrutan tenaga kerja dan mengutamakan tenaga kerja lokal.
  2. Menuntut perusahaan PT PETS dan PT Merdeka Coper Gold beserta pemerintah, mengkaji kembali standar nilai harga pembebasan lahan masyarakat lokal.
  3. Menuntut PT. Merdeka Coper Gold dan PT. PETS melalui pemerintah, untuk melibatkan Tim APPRAISAL sebagai pertimbangan dan pembanding dalam penetapan standar harga, atas  ganti untung lahan dan tanaman  pembangunan jalan akses Perusahaan.
  4. Menuntut perusahaan PT PETS dan PT Merdeka Coper Gold untuk bertanggung jawab memperbaiki jalan umum Taluduyunu-Hulawa yang selama ini telah digunakan dan telah berjasa bagi PT GSM, PT. PETS yang sekarang ini tergabung di PT. Merdeka Coper Gold.
  5. Menuntut perusahaan PT Merdeka Coper Gold mengalokasikan BAK produksi untuk masyarakat penambang lokal.
  6. Menuntut perusahaan PT PETS dan PT Merdeka Coper Gold untuk konsisten dalam hal pemberdayaan  masyarakat lokal sebagaimana janji dari perusahaan itu sendiri.
  7. Menuntut PT.Merdeka Coper Gold dan PT.PETS memperjelas Kompensasi lokasi yang selama ini dikelola oleh masyarakat lokal.
  8. Menuntut kepada Pemerintah untuk segera mensosialisasikan titik koordinat WPR yang telah di tetapkan dan sosialisasi prasyarat ijin pertambangan rakyat
  9. Menuntut pemerintah untuk mengalokasikan bagian wilayah primer untuk menjadi wilayah pertambangan rakyat.
  10. Menuntut DPRD Pohuwato untuk Serius dan Konsisten mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Pohuwato pada umumnya dan kepentingan masyarakat lingkar tambang pada khususnya.

Sementara itu, salah satu warga yang turut dalam aksi tersebut menyampaikan harapannya kepada pihak perusahaan, untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Khususnya kepada masyarakat Pohuwato.

“Kita berharap ada keterbukaan informasi kepada masyarakat,” Ujar salah satu warga masyarakat yang turut dalam aksi unjuk rasa, Limonu Hippy.

Baca berita kami lainnya di

Related posts

banner 468x60