GORONTALO – Di sektor transportasi darat, kinerja Dinas Perhubungan yang terus didorong pemanfaatannya yakni pada penyediaan akses transportasi umum yang murah, aman dan nyaman kepada masyarakat. Salah satunya dengan program Bus Rapid Transit (BRT) Trans NKRI. Bus yang diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada 17 November 2019 melayani dua koridor yakni koridor 1.1 (Suwawa-Kota Gorontalo via City Mall dan Pasar Sentral) dan koridor 1.2 (Suwawa-Kota Gorontalo via Rumah Sakit Aloei Saboe), yang saat ini animo masyarakat dalam pemanfaatan BRT Trans NKRI terus mengalami peningkatan yang signifikan.
“Harganya sangat murah yakni Rp2.000,- untuk pelajar dan mahasiswa dan bagi masyarakat umum seharga Rp. 5.000,-. Jalur-jalurnya pun kami atur sedemikian rupa sehingga melewati pusat-pusat perdagangan, perkantoran, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo,” tutur Kadis Perhubungan Jamal Nganro, Kamis (26/12/2019).
Layanan lain yang diberikan yakni penyediaan Bus Siswa NKRI Gratis. Bus antar jemput siswa ini tersebar di lima daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintasi setiap harinya. Masing masing di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Taluditi dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato serta Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.
“Bus Siswa NKRI bantuan dari Kementrian Perhubungan tahun 2019. Jadi oleh Bapak Gubernur diminta kita manfaatkan untuk membantu akses di daerah-daerah yang relatif masih sulit akses transportasi umum. Supir dan biaya operasionalnya setiap bulan kami tanggung sehingga tidak lagi memungut biaya dari para siswa,” imbuh Jamal.
Selain itu, Pemprov Gorontalo juga berupaya untuk meningkatkan pelayanan ke daerah-daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum melalui pelayanan angkutan keperintisan. Terdapat empat daerah yang dilayani yaitu Pusat Kota – Kampus Poligon, Pusat Kota-Poduwoma, Pusat Kota – Boidu – Dulamayo – Mongiilo, dan Pusat Kota – Pangea.
“Kita juga terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XXI Provinsi Gorontalo untuk melayani 8 daerah lainnya yang belum terlayani oleh angkutan umum yaitu Papualangi, Malango, Taludaa-Pinolosian, Molingkapoto-Buol, Dulupi, Pelabuhan Anggrek, Biluhu Timur, dan Saritani,” Jamal membeberkan.
Di samping itu pula yang menjadi perhatian adalah perubahan fase yang ada di traffic light dari 2 fase menjadi 3 fase dengan tujuan meminimalisir kecelakan di simpang jalan. Peremajaan traffic light dilakukan di sejumlah titik khususunya yang ada di Kota Gorontalo.
Perhubungan Laut
Sektor transportasi laut juga menjadi salah satu fasilitas perhubungan yang banyak bersolek sepanjang tahun ini. Program nasional Tol Laut ikut dirasakan warga Gorontalo. Akses transportasi laut semakin mudah dengan penyediaan kapal-kapal pengangkut orang, barang dan ternak yang melayani pelayaran ke berbagai daerah.
Pelabuhan Kwandang di Kabupaten Gorontalo misalnya. Saat ini telah hadir kapal Ternak KM Camara Nusantara 5 yang melayani Rute Kwandang-Balikpapan-Palu-Samarinda-Kwandang. Selain mampu mengangkut ternak dalam jumlah banyak sekali jalan, kapal ini mampu memangkas ongkos transportasi lebih kurang Rp 750 ribu per ekor ke berbagai daerah tetangga dan mendapatkan asuransi jika ternak mati di atas kapal.
Ada juga KM Sabuk Nusantara 97 dengan rute Pelabuhan Kwandang – Palele – Leok – Toli-toli – Tarakan – Nunukan – Pulau Sebatik – Tarakan – Toli-Toli – Leok – Kwandang. Kapal tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk pendistribusian bahan pokok dan pergerakan orang serta meningkatkan konektivitas wilayah.
Berikutnya Kapal Rede KM. Gandha Nusantara 05 yang melayani masyarakat yang tinggal di pulau Ponelo dan sekitarnya serta melayani wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi wisata unggulan Pulau Saronde maupun destinasi wisata lain disekitarnya. KM. Gandha Nusantara 05 merupakan kapal yang pengoperasiannya disubsidi oleh PT. Pelni (Persero) dan masyarakat dapat memanfaatkannya secara gratis.
Di Pelabuhan Gorontalo, tercatat ada empat kapal motor yang melayani berbagai wilayah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. KM Daraki Nusa (yang berpangkalan di Pelabuhan Gorontalo) merupakan kapal perintis yang melayani Pelabuhan Gorontalo – Bunta – Bualemo (Sulteng) – Bobong – Tikong (PP). KM Narita, kapal yang berpangkalan di Poso dan melayani Poso-Wakai-Torosik-Bitung (PP).
Berikutnya KM Sabuk Nusantara 59, kapal perintis yang berpangkalan di Pagimana dan melayani rute Pagimana – Gorontalo – Pasokan – Wakai – Ampana – Una Una – Parigi – Una Una – Ampana –Wakai – Pasokan – Gorontalo – Pagimana – Gorontalo – Banggai – Bobong – Banggai – Gorontalo – Pagimana (PP). KM Sabuk Nusantara 102, kapal perintis yang berpangkalan di Poso dan melayani rute Poso – Ampana – Wakai – Malenge – Popolii – Pasokan – Gorontalo – Bitung (PP).
Tidak cukup sampai di situ, ada juga layanan transportasi angkutan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Ada Kapal perintis KMP Tuna Tomini yang melayani Gorontalo – Wakai – Ampana – Wakai (PP). Pemprov Gorontalo berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk meningkatkan trip KM Tuna Tomini menjadi tiga kali seminggu yang sebelumnya hanya dua kali dalam seminggu. Selain itu terdapat juga KMP Moinit, merupakan kapal penyeberangan komersil yang melayani Gorontalo – Pagimana (PP) setiap dua hari sekali.
Untuk Pelabuhan Tilamuta di Kabupaten Boalemo, tersedia kapal tol laut KM Kendhaga Nusantara 13 dengan rute Pelabuhan Bitung – Tilamuta – Parigi – Poso – Ampana – Luwuk – Banggai. Keberadaan kapal tol laut tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena mampu menurunkan disparitas harga yang selama ini dirasakan cukup berat oleh masyarakat, terutama pada komoditas semen yang merupakan muatan utamanya.
Angkutan perintis laut KM Kannon Moon dengan rute Tilamuta – Boalemo – Banggai – Makassar – Banggai – Boalemo –Bumbulan – Tilamuta. Keberadaan kapal tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Boalemo karena menunjang pendistribusian bahan pokok dan pergerakan orang, meningkatkan konektivitas wilayah serta menurunkan disparitas harga semen(semen dari Makassar)
Di Pelabuhan Penyeberangan Marisa terdapat kapal komersil KM Cengkeh Afo, yang melayani rute Marisa-Pasokan-Dolong-Ampana (PP) yang juga berhasil ditingkatkan tripnya menjadi dua kali dalam seminggu dimana sebelumnya hanya sekali dalam seminggu.
“Tahun ini juga berkat perjuangan Bapak Gubernur ke Kementrian Perhubungan RI, Gorontalo mendapat dua kapal Pelayaran Rakyat (Pelra). KM Bandawa Nusantara 85 untuk kabupaten Pohuwato dan KM Bandawa Nusantara 86 untuk Kabupaten Gorontalo Utara,” jelas Jamal yang juga menjabat Plt Kadis Kominfo dan Statistik itu.
Perhubungan Udara
Di sektor perhubungan udara, telah dilakukan Tinjau Ulang Rencana Induk Bandara Djalaluddin Gorontalo oleh Kementerian Perhubungan RI melalui UPBU Kelas I Djalaluddin Gorontalo. Tinjau ulang untuk mengakomodir kebutuhan infrastruktur Bandara Djalaluddin sebagai Bandara Embarkasi Haji Penuh baru di Kawasan Timur Indonesia.
“Untuk menjadi bandara internasional ada beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi. Salah satunya panjang dan lebar landasan. Naah ini yang sedang dikaji ulang melalui UPBU Kelas I Djalaluddin Gorontalo,” jelas Jamal.
Pemprov Gorontalo juga fokus untuk mendorong penyelesaian pembangunan Bandara Pohuwato. Tahun 2019 telah dilakukan lanjutan pekerjaan clearing and grubbing lahan. Pemprov berhasil meyakinkan Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan Bandara Pohuwato sebagai salah satu bandara dari total sepuluh bandara yang akan dioperasikan pada periode 2020 – 2024.
Meningkatkan Kualitas SDM Perhubungan
Sebagai upaya pemenuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan khususnya perhubungan darat, ada tahun 2019 Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo untuk yang kedua kalinya telah berhasil menyelenggarakan seleksi penerimaan calon Taruna Kemenhub. Tiga orang lulus dan sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) jalur ikatan dinas (Pola Pembibitan) yang biayanya ditanggung pemerintah dan sebagian lainnya oleh orang tua siswa.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga berhasil melakukan kesepakatan dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan PIP Amurang untuk menyelenggarakan Diklat BST KLM dan SKK 60 mil yang dikhususkan untuk para nelayan di Provinsi Gorontalo secara gratis. Pada tahun 2019 sebanyak 885 nelayan yang sudah mengikuti diklat tersebut dan memperoleh Buku Pelaut Merah sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan penangkapan ikan di laut.
Selain upaya pengembangan SDM di atas, dalam rangka mewujudkan pemerintah yang lebih melayani dan sebagai adaptasi dengan era revolusi industry 4.0, maka Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 ini telah meluncurkan aplikasi Sistem Pelayanan Kartu Pengawasan (SiPeKa) khususnya untuk Angkutan Sewa Khusus. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
