“Kali ini dalam giat pengawasan partisipatif dengan mengangkat tema Om Desa (Obrolan Masyarakat Desa) Bacarita Pilkada, Bawaslu menyambangi masyarakat Dusun Talaga Gunung untuk mengajak masyarakat agar selalu berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada 2020 ini,” tutur Bahrudin.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo mengelar apel akbar Pencocok dan Penelitian (Coklit) Serentak. Coklit Serentak dilakukan di dua 2 lokasi, yaitu di halaman kantor KPU Kabupaten Gorontalo dan di Lapangan Kecamatan Limboto Barat. Sabtu, (18/7/2020),
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama jajaran KPU tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada serentak Se-Indonesia melakukan gerakan klik serentak melalui live streaming, Rabu (15/07/2020).
Blusukan dilakukan dari rumah ke rumah untuk mendengarkan langsung aspirasi dan masukkan sekaligus keluhan masyarakat.
“Bimtek ini mengenai tata cara pencocokan penelitian sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020, tentang tahapan jadwal dan program pada pemilihan serentak. Dimana tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus itu adalah kegiatan coklit yang akan dilakukan oleh PPDP,” kata Firman.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar mengatakan, akan menindak tegas penyelenggara pemilu apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Hasil rapat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gorontalo merekomendasikan tiga nama Bakal Calon Wakil Bupati Gorontalo yang akan mendampingi Nelson Pomalingo sebagai Bupati. Ketiga nama yakni, Hendra Hemeto, Dicky Gobel dan Tomy Ishak. Nama mereka selanjutnya akan disampaikan ke DPP PPP.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Gorontalo melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan tahapan dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, Kamis (2/7/2020).
“Nanti akan dibahas bersama Banggar dan TPAD, dari mana anggaran untuk tambahan KPU itu diambil,” ungkapnya.
“Selama rekom belum turun, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Meski ada kabar jika ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sudah mengetahui kabar rekom tersebut, namun hingga saat ini saya belum menerima surat resmi dari ketua umum DPP PDI Perjuangan terkait rekom ini,” kata Nur.
