Aksi pemblokiran jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) di kelurahan Biyonga, Kecamatan Limboto beberapa hari terakhir mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemblokiran tersebut terjadi karena ada sengketa lahan antara keluarga ahli waris.
Dinas sosial Provinsi Gorontalo mulai membangun komitmen bersama stakeholder urusan sosial. Hal ini terlihat pada pelaksanaan sosialisasi perencanaan program dan anggaran serta mekanisme penginputan usulan DAK fisik bidang sosial tahun 2020.
Mastina Zakani selaku Kepala Seksi Hubungan Industri dan Pengawasan Disnakertrans Provinsi Gorontalo membenarkan laporan tersebut.
Jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, perusahaan wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada buruh pekerja seminggu atau 7 hari sebelum lebaran. Sedangkan perusahaan yang tidak memberikan THR akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi (Disnaketrans) Provinsi Gorontalo dan DPD Asosiasi Mediator Hubungan Industri (AMHI) Provinsi Gorontalo mengelar Launching Posko Komando Satuan Tugas (Satgas) pelayanan konsultasi dan penegakan hukum tunjangan hari raya di Warunk Upnormal, Senin (27/05/2019).
Hari ke 21 Ramadan dimanfaatkan oleh Biro Humas dan Protokol Pemprov Gorontalo dengan menggelar buka puasa bersama (bukber) bertempat di kediaman pribadi Kepala Biro Wardoyo Pongoliu, Minggu (26/5/2019).
Wagub Idris Rahim mengatakan, Festival Bedug Takbiran merupakan salah satu syiar Islam yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Swt.
Angkutan laut perintis merupakan wujud dari Program Tol Laut yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memudahkan arus orang, barang dan jasa. Tol laut ini juga akan menautkan antarpulau di Indonesia yang selama ini belum tersentuh pelayaran komersial.
Sebanyak 1.000 warga Kecamatan Tilamuta, kabupaten Boalemo menerima santunan dari Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Gorontalo, Sabtu (25/5/2019).
“Kami sudah membahas dengan Komandan Korem tentang pembebasan lahan sisa dari permintaan 25 hektare. Lahan 5 hektar sudah dibebaskan pada tahun 2016 dan sisanya 20 hektare,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.
