Slamet Bakri mengapresiasi Dinas PMD Kabupaten dan tim Kementerian Dalam Negeri yang berasal dari Direktorat Bina Pemerintahan Desa untuk menghadiri rapat koordinasi kewenangan desa ini.
Tag: PEMPROV GORONTALO
Banmus Sepakat Paripurna Persetujuan KPDBU RS Ainun Habibie Digelar 2 Pekan Lagi
Setelah melewati proses panjang akhirnya rapat paripurna persetujuan pembangunan Rumah Sakit (RS) Ainun Habibie akan dilaksanakan Senin (18/11/2019).
Handoyo Sugiharto: Bangunan Gedung Harus Miliki SLF
“Mulai saat ini saya mengimbau kepada mahasiswa untuk memperhatikan perencanaan bangunan tahan gempa sesuai dengan Permen PUPR nomor 24 tahun 2017,” kata Handoyo Sugiharto.
Cipta Karya Periksa Pembangunan Jalan Akses Pertanian Di Desa Dilonoyohu
Dalam pemeriksaan ini Yuliana Rivai didampingi sejumlah staf dari Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan (BPMJB) Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.
Ketua DPRD Narasumber Dialog Tentang Pemberantasan Miras
Paris Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menjadi salah satu narasumber dialog terbuka pemberantasan miras ikhtiar menjaga daerah Serambi Madinah.
KPBU RS Ainun Segera Disetujui DPRD
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyebut legal opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) sudah selesai. Hal itu mengisyaratkan persetujuan DPRD tinggal menunggu waktu.
Ranperda Pemberantasan Miras di Gorontalo Disosialisasikan
Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar dialog terbuka terkait dengan pelarangan miras di daerah bertempat di Rumah Kopi Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (3/11/2019). Dialog yang disiarkan melalui RRI dan Radio Suara Rakyat Hulondalo itu mengangkat tema “Pemberantasan Miras Ikhtiar Menjaga Serambi Madinah”.
Usul Adhan Dambea Jadi Ketua Pansus Perda Miras, Gubernur: Beliau Berpengalaman
“Saya tahu Pak Adhan ini orang yang konsisten dan jujur. Maka saya mohon dari Fraksi Golkar mendukung beliau jadi Ketua Pansus untuk merevisi Perda Miras. Karena Pak Adhan berpengalaman dalam hal tersebut,” kata Rusli.
Perda Miras Akan Direvisi, Gubernur: Biar Lebih ‘Menggigit’
“Perda Miras akan kita revisi biar lebih ‘menggigit’ dan lebih tajam lagi, seperti yang dikatakan pak Adhan tadi. Selain itu juga memberikan saran kepada pemerintah pusat termasuk DPR-RI, untuk merevisi undang-undang tentang miras,” kata Rusli.
Pemberantasan Miras, Adhan: Perlu Ada Ketegasan Bupati dan Wali Kota
“Peranan kepala daerah diperlukan dalam persoalan ini, dan harus ditangani langsung bukan hanya memerintah bawahan,” kata Adhan.