Wali Kota Gorontalo, Marten Taha berharap, melaui Rapat Koordinasi dan Evaluasi mampu membawa semangat serta dapat memotivasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan pajak dan restribusi daerah.
Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo kembali melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2021 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, Selasa (17/5/2022).
Pemkab Gorontalo Utara (Gorut) terus memacu pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) yang sampai dengan sekarang ini baru mencapai 20,23 persen.
” Nantinya PAD yang telah dikumpul pemerintah, akan diperuntukkan untuk membiayai pelayan pada masyarakat, dan juga mensejahterakan rakyat,”ungkap Wabup Gorontalo, Hendra Hemeto saat membuka kegiatan sosialisasi, Rabu,(10/3/2021).
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di TPI Gentuma, melalui retribusi pelayanan kepelabuhan.
Pertamina berkomitmen untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditengah pandemi covid-19. Untuk mewujudkan itu, Pertamina bersama Pemprov Gorontalo akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Evaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2019 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Evaluasi itu juga dilakukan untuk pendapatan yang didapat dari sektor pajak baik dari desa hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Nelson mengatakan terjadi kenaikan PAD hingga 100 persen,dimana awalnya 90 milyar naik menjadi 200 milyar rupiah.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta para penambang galian C di sepanjang sungai Bone untuk tertib aturan. Hal tersebut disampaikan Rusli di sela-sela pelaksanaan adventure offroad Jelajah Wisata Alam Gorontalo (JWAG) 2019 yang melintasi sungai Bone, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (15/9/2019).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo yang bersumber dari penerimaan pajak pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp350 miliar atau 105,60 persen dari target Rp331 miliar. Penerimaan itu terdiri dari lima jenis objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
