Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui Pusat Studi Edukasi Antikorupsi membuka pendaftaran sertifikasi penyuluh antikorupsi secara daring. Penyelenggaran pendaftaran yang dilakukan secara daring menggunakan metode Asesmen jarak jauh, hal itu dilakukan untuk merespon situasi pandemi Covid-19.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemerintah daerah (pemda) transparan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dan mengevaluasi kriteria penerima bansos.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan lembaga Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) untuk belajar mengenai pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Indonesia sebagai upaya pencegahan korupsi.
KPK mengimbau penyelenggara negara (PN) untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu pelaporan periodik, yaitu 31 Maret 2020. Per 20 Februari 2020 tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/D masih relatif rendah, yaitu sebesar 38,90%. Dari total 356.854 wajib lapor, telah lapor 138.803 dan sisanya 218.051 belum lapor.
Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan kegiatan itu merupakan kolaborasi berbagai pihak dengan diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Limboto. Ia bahkan mengapresiasi adanya simulasi persidangan yang bertujuan mengajarkan sejak dini tentang bahaya korupsi.
“Korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi menyebabkan kehancuran ekonomi, melahirkan kemiskinan, dan kemelaratan yang berkepanjangan. Korupsi harus kita lawan bersama,” tegas Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka seminar antikorupsi yang berlangsung di ballroom Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (17/12/2019).
“Itu ada aturannya didalam undang-undang, disitulah kita melihat ada kerugian negara berdasarkan perhitungan lembaga resmi,” kata Salahudin, Kamis (27/6/2019).
“Harusnya ada 8 area, tapi kita di Provinsi Gorontalo hanya 7 area sebab dana desa tidak masuk dalam penilaian,” imbuhnya.
Keputusan ini membuat Marcos bebas untuk bersiap menghadapi kasus hukum panjang, namun akan makin memicu kritik terhadap perlakuan khusus untuk keluarga yang berpengaruh secara politis.
Pengadilan khusus antikorupsi Sandiganbayan menjatuhkan hukuman penjara sedikitnya enam tahun untuk masing-masing dari tujuh dakwaan pelanggaran undang-undang antikorupsi.
